SATYABERITA - Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru yang melarang pengecer menerima distribusi LPG 3 kg dari Pertamina.
Kebijakan yang mulai berlaku 1 Februari 2025 ini, berdampak langsung pada warga Jakarta yang mulai kesulitan mendapatkan gas melon tersebut di pasaran.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Jupiter, mengungkapkan pentingnya distribusi LPG 3 kg melalui pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pertamina.
Dengan cara ini, harga LPG dapat lebih terkontrol sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Pemprov harus aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai lokasi pangkalan resmi. Hal ini penting untuk menghindari harga yang lebih tinggi di tingkat pengecer," ujar Jupiter di gedung DPRD Jakarta, Senin (3/02/2025).
Selain itu, Jupiter juga menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap distribusi LPG 3 kg guna mencegah terjadinya penyelewengan yang dapat menyebabkan kelangkaan atau lonjakan harga.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jakarta untuk bekerja sama dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan stok yang mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Seperti menyiagakan pangkalan LPG saat permintaan meningkat. Hal ini harus terus dilakukan agar distribusi tetap lancar dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan LPG 3 kg," kata Jupiter.
Anggota Komisi B DPRD Jakarta ini juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam perilaku panic buying, yang dapat memperburuk situasi dan menyebabkan kelangkaan pasokan.
"Panic buying justru akan memperburuk situasi. Masyarakat harus tetap tenang dan membeli sesuai kebutuhan," jelasnya.
Lebih lanjut, legislator NasDem ini juga meminta Pemprov Jakarta untuk menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh LPG 3 kg atau menemukan harga yang tidak sesuai dengan HET.
"Kami berharap Pemprov Jakarta benar-benar mengawasi distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar," pungkasnya. (pot)
Komentar0