SATYABERITA – Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pengelolaan parkir mendapat sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai prematur dan justru berisiko menambah persoalan baru tanpa menyelesaikan akar masalah yang ada.
"Persoalan parkir di Jakarta bukan semata soal kelembagaan, tetapi lebih pada masalah transparansi dan kejujuran semua pihak yang terlibat," ujar Trubus dikutip, Rabu (21/5/2025).
"Dari dulu hingga sekarang, pengelolaan oleh UP Parkir di bawah Dinas Perhubungan selalu carut-marut," sambungnya.
Trubus menegaskan bahwa permasalahan perparkiran bersifat lintas sektoral dan menyangkut kepentingan besar.
Ia menyebut, sektor parkir menjadi "tambang uang" yang dikelola tidak transparan, mulai dari parkir di jalan umum, gedung pencakar langit, mal, hingga fasilitas olahraga.
“Semua tahu, uang di sektor ini luar biasa besar. Sayangnya, masih banyak lokasi parkir yang dikelola tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan Gubernur Pramono agar tidak terburu-buru membentuk BUMD Parkir yang bisa berujung pada pemborosan anggaran daerah.
“Kalau nanti dibentuk BUMD, jangan sampai justru jadi beban APBD karena harus disuntik PMD (Penyertaan Modal Daerah), lalu menyedot anggaran untuk gaji dan tunjangan direksi,” katanya.
Trubus juga mewanti-wanti agar BUMD tersebut tidak menjadi ajang perebutan jabatan komisaris oleh kepentingan politik. “Pada akhirnya hanya jadi bancakan oknum dan kalangan tertentu,” ucapnya.
Untuk diketahui, saat ini, Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta tengah mengusut dugaan kebocoran anggaran sebesar Rp2,4 triliun per tahun dari sektor parkir.
Trubus pun meminta Pramono untuk fokus memperbaiki tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, bukan menambah struktur baru.
"Saya kira gubernur fokus aja lakukan perbaikan dalam pengelolaan parkir. Kebocoran uang parkir harus segera diatasi dan ciptakan sistem kelola secara transparan," pungkasnya. (pot)
Komentar0