SATYABERITA – Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad, menanggapi kemunculan wacana yang mengaitkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Menurutnya, isu tersebut terlalu dini dan berpotensi mengganggu harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Syaiful mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan memberikan ruang bagi Pramono untuk fokus menyelesaikan program kerja serta janji-janji kampanyenya kepada masyarakat Jakarta.
"Biarkan Mas Pram bekerja dengan tenang, jangan digoda-goda. Pilpres masih jauh. Kami juga tidak ingin isu ini digoreng-goreng sehingga dapat merusak harmonisasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," ujar Syaiful dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
Ia menilai, terlalu prematur untuk mengaitkan nama-nama kepala daerah dalam wacana pencapresan 2029. Menurutnya, kinerja dan capaian para kepala daerah seharusnya menjadi tolok ukur utama sebelum memasuki ranah politik nasional.
"Biarkan mereka menunjukkan terlebih dahulu kinerja dan keberhasilannya. Nanti, pada saatnya biar partai politik dan masyarakat yang menentukan," ucapnya.
Sebagai politisi senior, Syaiful meyakini Pramono Anung tidak akan mudah terpengaruh oleh wacana yang berkembang terlalu cepat tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa Gubernur DKI bersama wakilnya "Bang Doel", masih akan fokus menuntaskan berbagai persoalan di ibu kota.
"Saya yakin, Mas Pram bersama Bang Doel masih akan fokus menuntaskan berbagai persoalan di Jakarta yang sudah sangat kompleks," pungkas Syaiful. (pot)
Komentar0