SATYABERITA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat pengawasan dan pemberantasan peredaran obat ilegal serta palsu di wilayah ibu kota.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam audiensi yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta.
Taruna Ikrar menekankan posisi Jakarta yang sangat krusial sebagai pusat pengawasan obat dan makanan nasional. “Hampir 50 persen persoalan pengawasan obat dan makanan terjadi di Jakarta. Ini menunjukkan pentingnya peran strategis wilayah ini,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa pengawasan BPOM mencakup kebutuhan masyarakat sepanjang hidup mulai dari masa kandungan hingga akhir hayat, terkait keamanan dan kualitas obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan, hingga kosmetik.
Dalam kesempatan itu, Taruna mengungkapkan masih maraknya peredaran obat palsu dan produk mengandung bahan kimia obat (BKO) di sejumlah titik, seperti Pasar Pramuka dan Grogol. “Kami butuh dukungan dari Pemprov DKI untuk melakukan penertiban secara langsung di lapangan,” kata Taruna.
Lebih lanjut, ia menyampaikan perlunya sinergi dalam pemanfaatan fasilitas seperti mobil laboratorium keliling dan peningkatan standar infrastruktur Balai Besar POM di Jakarta yang terletak di Cilangkap.
Taruna juga menargetkan peningkatan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki izin edar BPOM. Saat ini, baru sekitar 60 ribu UMKM yang tercatat, jauh dari target nasional 1,7 juta.
“Mayoritas UMKM berada di Jakarta. Kami berharap izin PIRT bisa ditingkatkan menjadi izin edar nasional agar jangkauan pasar mereka lebih luas,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh Pemprov terhadap pengawasan yang dilakukan BPOM. “Kami siap membantu pelaksanaan operasi, termasuk mengerahkan Satpol PP untuk mendukung kegiatan di lapangan,” tegasnya.
Pramono juga menyambut baik upaya peningkatan kualitas fasilitas laboratorium keliling dan perbaikan kantor BBPOM di Jakarta. “Saya cukup tahu kebutuhan internal BPOM karena pernah menyiapkan Perpres-nya. Dukungan terhadap lembaga ini perlu diperkuat agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (pot)
Komentar0