Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa keputusan tersebut telah ditandatangani.
“Jadi dana operasional untuk RT-RW, saya sudah tanda tangani. Nanti saya umumkan pada saatnya. Berlakunya mudah-mudahan mulai Oktober,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu, 23 Juli 2025.
Kebijakan ini disebut sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi Pemprov DKI atas peran vital RT dan RW dalam menjaga ketertiban dan pelayanan publik di tingkat lingkungan.
“Merekalah ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput,” kata Pramono.
Ia berharap kenaikan dana ini dapat memacu semangat para pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas mereka secara optimal.
Menurut Pramono, peningkatan dukungan kepada RT dan RW penting demi menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman.
“Dengan dukungan yang lebih baik, masyarakat diharapkan bisa merasakan pelayanan yang semakin responsif dan humanis dari RT dan RW-nya masing-masing,” tuturnya.
Kenaikan dana operasional ini menjadi bagian dari agenda reformasi pelayanan publik berbasis komunitas yang diusung Pramono sejak awal masa jabatannya. Rincian besaran kenaikan dan mekanisme pencairan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono mendorong peningkatan anggaran untuk RT/RW yang dinilai masih belum mencerminkan beban kerja di lapangan.
Meskipun ada rencana kenaikan dana operasional sebesar 25 persen untuk tiga bulan, Mujiyono menilai jumlah itu masih belum cukup.
“RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan publik. Mereka bekerja siang malam menjaga ketertiban lingkungan. Kenaikan anggaran harus lebih dari itu,” tegasnya.
Selain RT/RW, dia mengusulkan peningkatan Biaya Operasional dan Biaya Kegiatan bagi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), karena memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan warga dengan kebijakan pemerintah di tingkat kelurahan.
Isu lainnya yang diangkat adalah peningkatan kesejahteraan para kader Dasawisma, Jumantik, Posyandu, dan PKK. Fraksi Demokrat–Perindo mendukung penuh usulan kenaikan dana operasional kader Dasawisma dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan.
“Para kader ini bekerja langsung dari rumah ke rumah, memberi penyuluhan kesehatan, mencegah penyakit endemik, dan menangani stunting. Ini kerja sosial yang nyata dan sangat strategis,” kata Mujiyono.
Ia juga mendesak agar dana operasional PKK tak hanya tersedia di tingkat kelurahan, tetapi juga menjangkau sampai RW untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.
Mujiyono menegaskan, keberpihakan anggaran terhadap aparat dan kader lingkungan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial Jakarta.
“Kalau keamanan dan aparatur lingkungan diabaikan, maka Jakarta tidak akan pernah benar-benar tertib, aman, dan berkeadilan,” pungkasnya (AR)
Komentar0