Pramono memutuskan menghentikan kerja sama antara koperasi dengan pedagang, setelah mendengar langsung keluhan para pelaku usaha dan berdiskusi dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat.
“Kerja sama yang dilanggar oleh koperasi, kalau mereka tidak memenuhi kesepakatan, saya minta dihentikan saja,” tegas Pramono di Blok M, Rabu (3/9/2025).
Sebagai solusi, Pemprov DKI menggratiskan biaya sewa selama dua bulan bagi pedagang yang bersedia pindah ke Blok M Hub yang dikelola langsung oleh PT MRT Jakarta.
“Kalau mau menggunakan tempat ini (Blok M Hub), maka selama dua bulan kami gratiskan. Tempat ini jauh lebih nyaman, ada AC, dan fasilitasnya juga lebih bagus,” kata Pramono.
Ia juga berpesan agar para pedagang tetap menjaga suasana kondusif, serta mengutamakan kenyamanan dan keamanan di kawasan tersebut.
Pramono menegaskan penyelesaian cepat diperlukan karena Blok M kini menjadi salah satu pusat usaha dan hiburan yang diminati lintas generasi.
“Saya tahu, Blok M ini sekarang menjadi hub baru bagi Jakarta. Saya tidak mau masalah ini berlarut-larut. Harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Dengan kebijakan baru ini, pengelolaan Blok M Hub sepenuhnya berada di tangan PT MRT Jakarta.
Sebelumnya, PT MRT Jakarta bersama koperasi telah menyepakati biaya sewa kios UMKM sebesar Rp300 ribu per unit. Namun, jika kios disewakan kembali, tarif melonjak hingga Rp1,5 juta.
Seiring waktu, kenaikan harga sewa oleh koperasi membuat pedagang tertekan. PT MRT Jakarta kemudian menawarkan opsi relokasi dari Plaza 2 ke lorong B1, yang dikelola langsung oleh perseroan, dengan keringanan biaya sewa.
Kebijakan penghentian kerja sama ini diharapkan dapat meredakan keresahan pedagang sekaligus menjaga eksistensi Blok M sebagai destinasi usaha ikonik di Jakarta.
Komentar0