AMPSI menilai praktik pengelolaan keuangan di tubuh DPRD DKI Jakarta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih jauh dari prinsip keterbukaan, efisiensi, serta keberpihakan pada rakyat.
“Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok, terutama terkait besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI yang bahkan dinilai lebih besar daripada DPR RI,” seru salah seorang orator aksi.
Isu yang menjadi sorotan utama massa adalah besaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta. Beberapa media sebelumnya menyoroti fakta bahwa gaji serta tunjangan anggota DPRD DKI disebut-sebut lebih tinggi dibandingkan dengan anggota DPR RI, padahal beban kerja legislatif nasional dinilai jauh lebih berat.
Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, diketahui bahwa tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD DKI Jakarta mencapai Rp78,8 juta per bulan, sementara anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan Rp70,4 juta per bulan, termasuk pajak.
Kondisi ini memunculkan kritik soal keadilan dan proporsionalitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain menyoroti DPRD, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah BUMD DKI Jakarta. Beberapa di antaranya, seperti Pasar Jaya dan PAM Jaya, dinilai tidak efisien dalam pengelolaan keuangan dan layanan publik.
“Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan publik terhadap lembaga daerah yang mengelola dana triliunan rupiah,” kata salah seorang peserta aksi.
Aksi AMPSI ini menambah panjang daftar kritik publik terhadap DPRD DKI Jakarta. Transparansi pengelolaan anggaran, efisiensi BUMD, hingga besaran gaji dan tunjangan anggota dewan menjadi isu yang diperkirakan akan terus mengemuka, terlebih menjelang pembahasan APBD tahun anggaran berikutnya.
Komentar0