Rekan Indonesia Desak Gubernur DKI: Stop Pemaksaan Donasi PMI, Harus Sukarela!

      foto: Agung Nugroho Ketum Rekan Indo

SATYABERITA – Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menggebrak Pemprov DKI Jakarta dengan kritik tajam soal praktik Bulan Dana PMI yang berubah menjadi ajang pungutan wajib. Ia menuding program yang seharusnya lahir dari keikhlasan kini dijalankan dengan pola instruksi, pemaksaan, bahkan penetapan tarif, sehingga membebani rakyat kecil.

“Donasi kok pakai instruksi dan tarif resmi? Itu bukan lagi donasi, itu pemalakan berkedok kemanusiaan,” tegas Agung, Jumat (3/10/2025).

Agung menyoroti praktik pemungutan di berbagai lini. Di sekolah-sekolah, siswa dipaksa menyetor lewat kebijakan sekolah. Di tingkat warga, RT/RW ditekan untuk mengumpulkan dana, bahkan kalau tidak sanggup menarik dari warga, terpaksa memakai dana operasional RT/RW. Dan kini, pekerja PJLP juga dipatok setoran sesuai jabatan mereka.

Bukti nyata tersaji dari percakapan grup WhatsApp PJLP Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pejabat lapangan terang-terangan menyampaikan instruksi Sudin LH agar seluruh PJLP menyetor iuran untuk Bulan Dana PMI. Bahkan besaran iuran sudah diatur: Rp55.000 untuk kru 3R/CS, Rp60.000 untuk sopir lintas, Rp70.000 untuk pengemudi truk besar, Rp75.000 untuk montir, hingga Rp105.000 untuk operator alat berat.

Dari 1.357 PJLP di Jakarta Timur, terkumpul dana sebesar Rp82.930.000. Angka itu jelas bukan sekadar donasi sukarela, tapi pungutan sistematis.

Keresahan para PJLP pun meledak di grup WA. Salah seorang menulis dengan getir: “Naik ya iurannya pak kasan… Di Timur doank ini kaya gini.” Kalimat sederhana itu mencerminkan fakta: donasi yang seharusnya ringan hati justru berubah jadi beban.

“Bulan Dana PMI kini jadi bulan pemaksaan. Kalau benar-benar sukarela, kenapa ada nominal baku sesuai jabatan? Kenapa ada instruksi resmi? Ini jelas bukan donasi, tapi kewajiban terselubung yang menindas rakyat kecil,” lanjut Agung dengan suara keras.

Agung memperingatkan, jika praktik ini dibiarkan, citra PMI sebagai lembaga kemanusiaan bisa runtuh. “PMI itu simbol kemanusiaan. Tapi kalau rakyat dipaksa menyetor, lama-lama orang lihat PMI bukan lagi lembaga penolong, tapi tukang tagih berkedok kemanusiaan. Ini berbahaya sekali,” ujarnya.

Karena itu, ia menuntut Gubernur DKI Jakarta segera turun tangan menghentikan pungutan wajib ini. “Gubernur harus berani cabut instruksi semacam ini. Kalau dibiarkan, artinya Pemprov ikut melestarikan pemalakan berjubah amal. Donasi hanya bermakna kalau lahir dari keikhlasan, bukan dari ketakutan atau tekanan.” (AR)