SATYABERITA - Berpindahnya status Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara adalah keniscayaan. Sehingga, transformasi Jakarta menuju kota global membutuhkan upaya kolektif kita bersama.
Saat kita mendengar kata Jakarta, akan ada banyak hal yang terbesit. Mulai dari pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat peradaban Indonesia modern, hingga kota cerdas.
Memasuki usia ke-497 tahun, Jakarta mengambil teklain 'Jakarta Menuju Kota Global'. Namun belakangan kata global menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan, bahkan masyarakat belum sepenuhnya mengerti yang dimaksud dengan kota global.
Terkait hal itu, anggota DPRD DKI fraksi Demokrat, Neneng Hasanah meminta Pemprov DKI harus segera melakukan sosialisasi mengenai nama kota global itu.
Menurut Neneng, hal itu perlu segera dilakukan agar masyarakat paham dan mengerti kedepannya Jakarta akan seperti apa.
"Kita berharap Pemprov DKI segera melakukan sosialisasi kota Jakarta kedepan, terutama penggunaan nama global. Masyarakat banyak yang bertanya, apa yang dimaksud dengan kita global," ujar Neneng saat berbincang dengan awak media di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2924).
Tidak hanya itu, jelas Neneng, persiapan menuju kota global juga perlu segera dilaksanakan. Infrastruktur Jakarta perlu ditingkatkan, penataan pemerintahan.
"Tata ruang, lingkungan menjadi program pemprov DKI saat ini. Jangan cuma nama saja menjadi kota global, tetapi tidak ada perubahan," kata Neneng.
"Sebagai kota global, rancangan disainnya harus mulai sekarang ada. Termasuk berbagai persoalan yang terjadi sekarang segera diselesaikan, banjir, macet dan pengelolaan wilayah atau lingkungan harus ditangani diselesaikan sekarang," imbuhnya.
Menuju Jakarta Kota Global
Status Ibu Kota Negara sudah lama melekat dengan Jakarta, namun kini status tersebut akan segera lepas seiring dengan disahkannya UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Membangun Jakarta sebagai kota global dan mempertahankan modernitas Jakarta sebagai kota cerdas adalah visi jangka panjang.
Karenanya, visi pembangunan yang dicetuskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah:
“Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global, berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global’. (pot)
Komentar0