Melawan Lupa, Tiga Kebijakan Anies yang Ditentang Ketua DPRD DKI Prasetyo

SATYABERITA - Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan sukses menjadikan Jakarta berwajah baru. Hal yang sebelumnya di anggap tidak mungkin ada, pada masa kepemimpinan Anies menjadi kenyataan. 

Salah satu contoh pembangunan fasilitas umum bagi warga seperti jalur sepeda. Tidak ada yang menyangka Jakarta terlihat seperti kota-kota besar di Eropa yang memiliki jalur sepeda. Walaupun saat ini jalur sepeda terkesan tidak terawat setelah Anies tidak menjabat gubernur. 

Namun semua kebijakan Anies dalam membangun Jakarta tidak semulus seperti yang diharapkan. Beberpa kebijakan mendapat penentangan dari DPRD DKI terutama ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi. 

Tidak hanya soal rencana pembangunan fasilitas, kebijakan yang berhubungan dengan APBD juga mendapat tantangan dari pria yang akrab disapa Pras itu. 

Seperti rencana Anies mau menjual saham pabrik bir PT Delta Djakarta. Anies bercerita, saham bir milik Pemprov DKI itu mulanya mau dijual, namun ada pihak yang menghalangi rencananya itu adalah legislatif di DPRD DKI, di mana ketuanya berasal dari PDIP.

“Waktu itu kita di Jakarta pemerintahnya punya saham di perusahaan bir. Saya ketika mulai itu, saya bilang buat apa pemerintah punya saham di perusahaan bir,” kata Anies dalam siaran langsung yang disiarkan Kompas TV, dalam acara silaturahmi akbar di Ciamis, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024).

Anies menyebut ketika menjabat Gubernur DKI dirinya bertekad untuk menjual saham bir tersebut yang punya nilai lebih dari Rp1 triliun.

Kata dia, saham bir yang dimiliki negara dalam hal ini Pemprov DKI, tidak punya tujuan pembangunan.

“Tapi kalau bikin bir, apa coba fungsi pembangunannya. Nggak ada fungsinya. Sementara uang di situ nilainya lebih dari Rp1 triliun,” ungkapnya.

Oleh karena itu Anies mengajukan permintaan penjualan saham bir milik Pemprov DKI kepada DPRD DKI dengan tujuan dana yang didapatkan dialokasikan untuk pembangunan air bersih, air minum, sekolah dan rumah sakit.

“Jadi saya bilang kita jual saja saham itu, biar uangnya bisa dipakai untuk bikin air bersih, air minum, bukan air bir, air bersih, buat bikin sekolah, bikin rumah sakit,” kata Anies.

Namun kata Anies, usulannya itu selalu dimentahkan oleh DPRD DKI di mana ketuanya berasal dari PDIP.

“Karena kita tidak punya kekuatan di DPRD yang kuat, maka oleh PDIP itu diblok terus. Memang yang ditolak ketuanya, dari mana, PDIP,” tegas Anies.

Alhasil, saham bir tersebut masih belum bisa dijual hingga dirinya selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain soal penjualan saham bir, Prasetyo juga sempat menilai pegelaran Formula E tidak begitu penting dilaksanakan. Ia mengagap lebih penting mensukseskan Pemilu dibanding menggelar balapan mobil bertenaga baterai itu. 

"Ada situasi politik, pemilu ya harus dihargai juga itu. Lebih penting itu daripada Formula E, kalau menurut saya," ujar Prasetyo mengutip detik.com yang disampaikan kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/10/2023).

"Iya untuk menentukan pemerintahan, ada Pileg, Pilpres, ada Pilkada," sambung dia. 

Prasetyo Edi Marsudi menilai, kelancaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 lebih penting daripada pelaksanaan ajang balapan Formula E.

Hal itu disampaikan Prasetyo ketika menanggapi batalnya pelaksanaan Formula E 2024 di Jakarta. Alasannya, jadwal acara tersebut berbarengan dengan tahapan Pemilu serentak 2024.

"Ada situasi politik, pemilu ya harus dihargai juga itu. Lebih penting itu daripada Formula E, kalau menurut saya," kata Pras. 

"Iya untuk menentukan pemerintahan, ada Pileg, Pilpres, ada Pilkada," sambung dia.

Bahkan, Prasetyo mengaku tidak ambil pusing soal pelaksanaan ajang balap Formula E di Ibu Kota pada 2024.

"Tinggal tanya kepada pak gubernur, yang penting tidak memakai APBD, titik. Kalau pake APBD, berarti saya terlibat," kata Prasetyo.

Hal lain yang ditentang Prasetyo saat menjadi Ketua DPRD DKI terhadap kebijakan Anies adalah sumur resapan. Ia mengklaim sumur resapan tak memiliki fungsi dalam mengatasi banjir. 

Bahkan Pras mengaku pernah mendapati sumur resapan yang tidak berfungsi optimal di lapangan sampai airnya harus di keluarkan.

"Saya membuktikan sendiri, masa udah dikeruk 3 meter, airnya dipindah keluar, ya itu buat apa," kata Prasetio dikutip kompas.com, Jumat (17/12/2021).

Politikus PDIP itu juga menilai panitia khusus (pansus) sumur resapan tak perlu dilakukan. Menurutnya, saat ini aparat hukum maupun BPK telah mengindikasi adanya pelanggaran dalam proyek sumur resapan.

"Nanti saya lihat itu, kan nanti ada temuan BPK itu, nggak mungkin nggak menjadi temuan, buat apa ada sumur resapan," ujarnya.

Prasetio menganggap sumur resapan tidak ada gunanya. Bahkan, DPRD DKI memutuskan untuk meniadakan anggaran sumur resapan dalam APBD tahun 2021.

Daripada membangun sumur resapan, Prasetyo mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneruskan proyek normalisasi untuk menangani banjir.

"Karena bukan apa-apa sekali lagi itu enggak ada gunanya, yang benar itu normalisasi, teruskan normalisasi. Jakarta itu tidak banjir bohong itu," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan sumur resapan menimbulkan polemik. Buntutnya, Fraksi PSI mengusulkan pembentukan pansus sumur resapan. (pot)