SATYABERITA - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus menilai pemberlakuan subsidi bagi pengguna Commuter Line Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) langkah mundur.
Menurutnya rencana kebijakan tersebut saat ini belum tepat untuk diterapkan. Apalagi pemerintah sedang giat membudayakan pemakaian transportasi umum.
“Penerapan kebijakan ini dikhawatirkan dapat menjadi langkah mundur dari upaya membudayakan penggunaan transportasi publik,” kata Dailami, Rabu di Jakarta, (4/9/2024).
Dailami menjelaskan, selama penggunaan transportasi umum belum menjadi budaya, maka kebijakan tersebut sangat belum tepat diberlakukan. Sebab, penerapan subsidi dengan konsep PSO lebih akseptabel.
“Saya tegas menolak penerapan subsidi KRL berbasis NIK. Terlebih, saat ini kita sedang mendorong para pengguna kendaraan pribadi dari golongan menengah ke atas menggunakan transportasi umum, biar saja ini menjadi insentif buat mereka,” terangnya.
Menurutnya, subsidi pengguna KRL berbasis NIK juga belum pantas diberlakukan jika masih terjadi carut marut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kalau basis subsidi ini diberikan bagi warga tidak mampu, tentu harus dipastikan betul semua warga miskin sudah terdata dalam DTKS. Jangan sampai ada warga miskin yang justru makin terbebani,” ungkapnya.
Senator DPD RI dari Dapil DKI Jakarta ini menambahkan, pemberian subsidi tanpa terkecuali bagi pengguna transportasi umum diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan di Jakarta yang belum kunjung terselesaikan.
“Bahkan, kalau perlu pengguna transportasi umum ini digratiskan. Pemerintah harus pandai mengelola keuangan negara untuk kemanfaatan masyarakat. Toh mereka juga sudah membayar pajak, negara ini bukan dikonsep untuk cari untung atas keringat rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait rencana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) yang dikabarkan mulai diberlakukan pada 2025.
Erick Thohir mengaku dirinya akan tetap mendukung kebijakan apapun yang diambil atau diputuskan pemerintah terkait subsidi ataupun penugasan Public Service Obligation (PSO). Namun hingga saat ini, sambungnya, belum ada koordinasi terkait subsidi tarif KRL tersebut.
“Saya selalu mendukung kebijakan pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar. Belum ada [koordinasi dari KAI],” kata Erick di Jakarta, Senin (2/8/2024).
Erick juga mengklaim jika BUMN saat ini memiliki mekanisme yang lebih baik dan lebih transparan.
“Bahkan kita sangat terbuka dengan kasus-kasus apapun, tidak defense. Malah membuka,” katanya.
Komentar0