"Kalau saya mendapatkan amanah menjadi Gubernur Jakarta, maka (mengurus KJP) semuanya cukup diselesaikan di kecamatannya masing-masing," ujar Pramono, saat berdialog bersama warga Pademangan Barat, Jakarta Utara, Senin (14/10/2024).
Pramono menjelaskan, kendala penyaluran KJP saat ini membuat masyarakat sulit mengadukan keluhannya. Ia lantas menilai, layanan KJP harus ada di tiap kantor kecamatan.
Pasalnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta hanya melayani persoalan KJP di Kantor UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur.
"Selama ini semuanya dipusatkan di Rawabunga untuk Kartu Jakarta Pintar. Sehingga kalau kemudian ada masalah dengan KJP-nya, ngurusnya di Rawabunga. Saudara-saudara saja untuk ngurus di Rawabunga butuh waktu, transport, ongkos, usaha dan sebagainya," kata Pramono.
Pramono mengungkapkan, masih ada warga yang mengeluhkan masalah KJP. Belum lagi saat datang kantor UPT P4OP, tidak mendapat pelayanan dari petugas.
Untuk itu, ia memandang, jika layanan KJP ditempatkan di kecamatan masing-masing. Dengan begitu masyarakat bisa langsung mengadukan keluhan kepada pejabat setempat, jika pengaduannya tak terlayani.
"Saudara tahu siapa pengurus RT-nya, RW-nya, kelurahannya. Mungkin kalau ada yang pingpong (dilempar sana-sini), maka dilaporkan lah kepada aparat yang ada di atasnya," ungkapnya.
"Maka, saya akan ubah sistemnya, semuanya harus selesai di kantor kecamatannya masing masing," sambungnya.
Komentar0