Anggap Harga Tidak Wajar, Komisi E DPRD DKI Ingatkan Dinas Kebudayaan Rencana Beli Mobile Planetarium

SATYABERITA - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, memberikan peringatan keras kepada Dinas Kebudayaan terkait rencana pengadaan Mobile Planetarium senilai Rp 5,8 miliar. 

Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Komisi E yang membahas Rencana Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) 2025 di Grand Cempaka Resort & Convention, Bogor, Rabu (20/11/2024).

Justin, yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, menilai bahwa pengadaan Mobile Planetarium dengan harga Rp 5,8 miliar berisiko menjadi temuan pada masa yang akan datang jika dipaksakan. 

Dalam rapat tersebut, ia mengungkapkan hasil penelusurannya yang menunjukkan bahwa harga pasar untuk alat yang serupa hanya berkisar di angka sekitar Rp 1,2 miliar, jauh lebih murah dibandingkan dengan anggaran yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan.

“Saya temukan, bahwa barang yang sama di pasaran hanya berharga sekitar 70 ribu dolar AS, atau sekitar Rp 1,2 miliar, itu pun sudah memiliki resolusi 4,5 juta piksel," ujar Justin di Grand Cempaka, Bogor. 

"Sebaiknya Dinas Kebudayaan dapat menampilkan e-catalogue-nya dalam rapat ini, agar kita bisa memastikan apakah spesifikasi yang diajukan senilai Rp 5,8 miliar itu lebih dari sekadar 4,5 juta piksel,” sambungnya. 

Selain pengadaan Mobile Planetarium, Justin juga mempertanyakan rencana pembelian tiga unit proyektor dengan resolusi XGA 1024x768 yang diajukan dengan harga Rp 214 juta per unit. 

Menurutnya, angka tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan harga pasaran perangkat serupa.

Menanggapi permintaan itu, Dinas Kebudayaan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, tidak dapat menampilkan e-catalogue yang diminta dan memilih untuk menyerahkan keputusan kepada Komisi E untuk mengalihkan anggaran tersebut ke pos lain yang dianggap lebih membutuhkan. 

Lebih lanjut Justin menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran tersebut harus digunakan secara efisien dan transparan. Ia berharap Dinas Kebudayaan tidak harus melihat anggaran DKI Jakarta untuk tahun 2025 mencapai Rp 91 triliun. 

“Sekalipun anggaran kita besar, setiap rupiah harus dipastikan tidak digunakan secara serampangan. Kami di Komisi E akan terus mengawasi penggunaan anggaran ini agar tidak ada pemborosan,” tegas Justin. (pot)