Salah satu fokus utama adalah mengawasi penyebaran misinformasi, berita bohong (hoax), serta politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dapat merusak kualitas demokrasi.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, tahapan kampanye merupakan waktu bagi seluruh calon kepala daerah untuk meyakinkan publik dan meningkatkan elektabilitas.
Namun, Bagja menekankan adanya potensi pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi, terutama berupa penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.
"Penggunaan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoax untuk menyerang pasangan calon lain menjadi ancaman yang nyata. Tujuannya adalah menciptakan ketidakstabilan yang dapat menurunkan partisipasi masyarakat dan merusak dukungan terhadap calon tertentu," ujar Bagja mengutip laman resmi Bawaslu, Senin (11/112024).
Lebih lanjut, Bagja mengungkapkan bahwa kampanye hitam seperti ini dapat merusak tatanan demokrasi yang seharusnya berjalan dengan jujur dan adil.
Menurutnya penggunaan media sosial untuk kampanye yang tidak sehat menjadi semakin masif. Jika tidak segera ditangani, hal ini bisa memperburuk polarisasi di tengah masyarakat yang nantinya mengancam keamanan dan kestabilan sosial.
“Seperti yang kita lihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, dampak negatif dari kampanye semacam ini sangat terasa. Hal ini bisa mengarah pada disintegrasi sosial dan merusak keharmonisan kehidupan berbangsa,” kata Bagja.
Untuk itu, Bawaslu mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar, terutama di media sosial. Selain itu, Bagja juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan partisipatif dan memperluas pendidikan politik yang benar, guna memperkuat kualitas demokrasi.
“Mari bersama-sama kita mengawasi jalannya Pilkada 2024 dengan bijak. Jika menemukan adanya pelanggaran, seperti misinformasi, hoax, atau politisasi SARA, segera laporkan kepada kami. Peran aktif masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas pemilu,” pungkasnya.
Komentar0