SATYABERITA - Beredarnya daftar nama-nama pejabat yang rencananya akan dilantik oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah, menilai hal tersebut sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat menimbulkan kegaduhan, baik di internal pemerintahan maupun di kalangan masyarakat.
“Beredarnya daftar nama tersebut sebelum pelantikan resmi menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal di Pemprov DKI Jakarta,” ujar Amir kepada awak media pada Kamis (14/11/2024).
Amir khawatir, hal ini dapat dipolitisasi oleh kelompok tertentu, serta memicu ketidakpuasan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merasa dirugikan, sehingga dapat berujung pada gugatan melalui PTUN atau KASN, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Ahok.
Lebih lanjut, Amir menyebutkan bahwa beredarnya daftar tersebut bukan hanya berisiko bagi pejabat yang akan dilantik, tetapi juga bagi Pj Gubernur DKI, Teguh Setyabudi, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali, yang memiliki kewenangan dalam promosi dan mutasi pejabat di Pemprov DKI Jakarta.
Ia mengingatkan bahwa kejadian serupa yang terjadi di masa lalu menunjukkan betapa berbahayanya situasi ini jika tidak ditangani dengan serius.
Sementara itu, Adji Rimbawan, Inisiator Jakarta Inisiative, menyebut beredarnya daftar nama tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ia menduga ada motif tersembunyi di balik penyebaran informasi ini, yang bisa jadi bertujuan untuk mempengaruhi opini publik.
"Itu pekerjaan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya menduga ada misi tertentu di balik beredarnya nama-nama itu," ujar Adji, menanggapi hal tersebut. "Bisa saja ini sengaja dilakukan untuk memunculkan asumsi di publik bahwa nama-nama dalam daftar tersebut pasti akan dilantik."
Adji pun mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta segera menyelidiki dan mengusut siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran daftar tersebut. "Pemprov DKI harus segera mencari tahu siapa yang membocorkan daftar nama tersebut dan apa motif di baliknya. Hal seperti ini sangat berbahaya bagi stabilitas organisasi pemerintahan," tambahnya.
Sebelumnya, beredar pesan yang memuat tujuh nama pejabat tinggi pratama yang rencananya akan dilantik oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, pada Kamis (14/11/2024). Nama-nama yang tercantum dalam daftar tersebut antara lain:
1. Syaefulloh Hidayat, dari Inspektur Mutasi ke Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
2. Dhani Sukma, dari Walikota Jakarta Pusat mutasi ke Inspektur;
3. Arifin, dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mutasi ke Walikota Jakarta Pusat;
4. Satriadi Gunawan, dari Kepala Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mutasi ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Chaidir, dari Wakil Walikota Jakarta Pusat mutasi ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
6. Anwar, dari Walikota Jakarta Timur mutasi ke Asisten Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
7. Sugih Ilman, dari Kepala Biro Umum Setda mutasi ke Asisten Deputi Bidang Industri dan Perdagangan.
Informasi tersebut beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp, menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan dan sumber penyebaran daftar tersebut.
Pemprov DKI Jakarta belum memberikan tanggapan resmi mengenai masalah ini. Namun, situasi ini jelas memunculkan keprihatinan atas proses transparansi dan pengawasan yang harusnya lebih ketat, terutama menjelang pelantikan pejabat-pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan provinsi. (pot)
Komentar0