SATYABERITA - Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ), Budi Siswanto, menegaskan bahwa perombakan jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki kaitan dengan unsur politik, meskipun situasi politik tengah memanas menjelang Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan Budi Siswanto menanggapi pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.
Sebelumnya, Pj Gubernur Teguh Setyabudi mengangkat Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.
Tak lama setelah itu, Teguh juga melantik 305 pejabat eselon, termasuk lurah dan camat, untuk mengisi posisi yang selama ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau kosong.
Menurut Budi, pelantikan tersebut merupakan langkah untuk mengisi kekosongan jabatan dan bukan bertujuan untuk kepentingan politik tertentu.
"Ini murni proses administratif dan birokrasi untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Jadi, keputusan ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada atau unsur politik lainnya," kata Budi di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Budi juga mengimbau agar proses birokrasi tidak dibawa-bawa ke ranah politik, apalagi di tengah-tengah menjelang Pilkada.
"Mari kita sama-sama menghargai keputusan yang telah diambil oleh Pj Gubernur dan tidak menjustifikasi proses ini dengan isu politik," ujarnya.
Selain itu, Budi menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta memiliki sikap profesional dan netralitas yang sudah teruji.
"Saya yakin para birokrat di Pemprov DKI selalu menjaga azas netralitas dan independensi. Mereka sudah paham benar akan risiko jika terlibat dalam pelanggaran aturan," terangnya.
Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ), Budi Siswanto.
Pernyataan Budi Siswanto sejalan dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Pj Gubernur Teguh Setyabudi dalam deklarasi netralitas ASN.
Teguh menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada 2024. Pj Gubernur juga memberi peringatan keras kepada ASN yang terlibat dalam kegiatan yang dapat merusak netralitas, dengan meminta masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran.
"Jika ada ASN atau lembaga yang terindikasi tidak netral atau ada kebijakan Pemprov DKI yang tidak sesuai dengan peraturan, segera laporkan kepada kami," ujar Teguh Setyabudi dalam acara deklarasi netralitas ASN dan TNI-Polri di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
"Pemprov DKI Jakarta bertekad untuk menyukseskan Pilkada 2024 dengan prinsip pemilihan yang bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, dan berintegritas," tegas Pj Teguh. (pot)
Komentar0