SATYABERITA - Banyaknya kursi pimpinan definitif yang kosong di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta menarik perhatian serius dari DPRD DKI dan masyarakat.
Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk, menekankan pentingnya mengatasi permasalahan ini di tengah pembahasan RAPBD TA 2025 dan persiapan Pilkada 2024.
Amos menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta menghadapi tantangan strategis, termasuk kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Selain itu, ia mengingatkan perlunya persiapan menghadapi perubahan struktural dan kultural akibat kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto.
“Pejabat Gubernur DKI, Teguh Setiabudi, diharapkan dapat memberikan perhatian serius dalam penataan personil ASN, terutama untuk posisi eselon II yang saat ini masih dijabat secara Plt," kata Amos di Jakarta, Sabtu (2/11/2024).
"Penetapan pejabat definitif sangat penting agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak terhambat oleh keterbatasan kewenangan,” sambungnya.
Amos menyoroti beberapa jabatan eselon II yang masih kosong, termasuk Asisten Sekda Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah, dan Sekretaris DPRD.
Ia juga meminta DPRD DKI untuk aktif memberikan masukan kepada Pejabat Gubernur agar segera mengisi posisi kosong tersebut, agar tidak terkesan menghambat karir ASN.
“DPRD DKI saat ini sedang membahas RAPBD TA 2025, dan sangat penting untuk memastikan semua posisi pimpinan terisi demi kelancaran pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut Amos menambahkan, seketaris daerah (Sekda) DKI juga harus memainkan peran untuk mendesak Pejabat (Pj) Gubernur mengangkat pejabat definitif.
"Seharusnya sekda bisa memainkan peran meminta Pj gubernur segera mengangkat pejabat definitif. Langkah itu sebagai bagian kinerja kedua pihak dalam menjalankan roda pemerintahan," jelas Amis.
"Pada dasarnya Pj gubernur dan sekda satu paket, kedua pejabat itu harus bisa saling memberi masukan. Keduanya bisa saling mengingatkan demi kemajuan wilayah yang mereka pimpin," tutupnya.
Komentar0