SATYABERITA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memberikan tanggapan terkait banyaknya jabatan di Pemprov DKI yang masih kosong atau dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT).
Menurut Khoirudin, masalah ini telah berulangkali diingatkan oleh anggota Fraksi PKSI di Komisi A kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Seharusnya, BKD sudah memiliki perencanaan yang matang dalam pengembangan karir dan career path bagi para pegawai Pemda DKI," kata Khoirudin, Kamis (7/11/2024).
Ia menilai bahwa seharusnya BKD memiliki perencanaan yang baik dalam pengembangan karir serta jalur karier bagi pegawai Pemprov DKI.
"Jika memang kompetensi pegawai belum mendukung, peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sangat penting untuk menyiapkan program pelatihan dan peningkatan SDM," ujarnya.
Khoirudin menekankan pentingnya peran serta BKD untuk segera mengisi jabatan-jabatan tersebut, terutama pada eselon 2 hingga 4 yang banyak masih kosong.
Ia juga mengingatkan bahwa pengisian jabatan tersebut harus memperhatikan kompetensi dan kesiapan pegawai yang ada.
Sebelunya, Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ), Budi Siswanto, mengungkapkan bahwa kehadiran pejabat definitif sangat diperlukan untuk menjaga fokus dan efektivitas kerja di Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini, berbagai jabatan strategis seperti Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat, hingga Kepala Seksi masih dijabat oleh Plt yang merangkap tugas.
Budi menyarankan agar Pj Gubernur Teguh segera menunjuk pejabat definitif untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut.
“Meski dari sisi aturan diperbolehkan, namun sebaiknya Pak Teguh segera menunjuk pejabat definitif. Jabatan rangkap yang diemban Plt saat ini bisa mengganggu fokus mereka dalam bekerja,”kataa Budi di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Contoh kasus yang disebutkan Budi adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, yang saat ini juga merangkap sebagai Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov DKI Jakarta.
Selain itu, Sigit Wijatmoko, Asisten Pemerintahan Sekdaprov DKI Jakarta, juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Budi menilai bahwa kompleksitas permasalahan Jakarta, terutama terkait perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, membutuhkan pejabat definitif yang dapat fokus dan memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas.
Hal ini, menurutnya, juga penting mengingat persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang melibatkan berbagai pejabat di masing-masing Komisi DPRD DKI Jakarta.
"Kalau Plt harus mondar-mandir antar Komisi, tentu hal ini akan mempengaruhi efisiensi kerja. Pejabat definitif yang fokus pada satu tugas lebih efektif dalam menangani berbagai masalah di Jakarta," terang Budi. (pot)
Komentar0