SATYABERITA – Nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, semakin tidak jelas menyusul pernyataan mengejutkan dari Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono.
Saat dikonfirmasi, Agus mengaku tidak mengetahui adanya program penataan PKL di Ancol, meskipun sebelumnya Camat Pademangan, Didit Mulyadi, telah menyatakan bahwa usulan tersebut sudah sampai ke meja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
"Waduh, saya belum tahu informasi mengenai program penataan PKL ‘1 gerobak dua pedagang’ dan soal Ancol jadi distributor bagi PKL itu," ujar Agus di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat.
Didit Mulyadi sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan mediasi antara PKL dan manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mencari solusi yang adil.
“Kami telah berulang kali memediasi PKL dengan pihak Ancol, namun belum tercapai kesepakatan yang jelas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam proses penataan PKL di Ancol tidak diperlukan, karena pembahasan sudah berada di tingkat Pj Gubernur.
Namun, protes dari PKL yang tergabung dalam Forum Betawi Rempug (FBR) terus berlanjut, terutama mengenai kebijakan satu gerobak untuk dua pedagang dan pengaturan manajemen Ancol sebagai distributor bahan-bahan.
Mereka juga mengklaim mengalami intimidasi terkait pengisian formulir, di mana mereka yang menolak kebijakan dilarang berjualan di kawasan wisata tersebut.
Situasi ini menuntut perhatian lebih dari pihak terkait agar dapat memberikan kejelasan dan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi PKL yang merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi di Ancol.
Pernyataan Sekda ini memunculkan kebingungan di kalangan publik dan para PKL yang menunggu kepastian mengenai tempat usaha mereka di Ancol.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menilai ketidaksinkronan informasi ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Daerah (Pemda), dan kecamatan terkait nasib PKL di kawasan wisata tersebut.
“Ini janggal dan seolah mempermainkan nasib masyarakat kecil,” tegas Trubus, merujuk pada pernyataan Camat Pademangan yang sebelumnya menyatakan adanya komunikasi dengan Pj Gubernur.
Komentar0