SATYABERITA – Pengamat kebijakan publik Budi Siswanto mendukung Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta untuk segera mengisi posisi jabatan eselon yang kosong saat ini. Menurutnya, pengisian jabatan definitif sangat penting demi kepentingan warga dan efektivitas pelayanan publik.
Budi mengungkapkan, beberapa alasan mendesak untuk segera mengangkat pejabat definitif. Pertama, jabatan yang dirangkap oleh Pelaksana Tugas (PLT) sudah terlalu lama.
Ia menyebut, saat ini beberapa jabatan setingkat kepala badan dan dinas telah dirangkap oleh PLT selama lebih dari satu tahun, menciptakan kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu efektivitas pemerintahan.
Kedua, proses promosi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang berprestasi menjadi terhambat. Budi menilai hal ini menciptakan kesan bahwa ada kepentingan lain yang lebih diutamakan daripada kepentingan Pemprov DKI dalam meningkatkan kinerja.
Ketiga jelas Budi, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pemerintahan menjadi tidak optimal karena pimpinan masih dirangkap oleh PLT.
“Akselerasi dan sinkronisasi kebijakan antara pimpinan dan staf menjadi kurang terjalin dengan baik, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Keempat, DPRD DKI membutuhkan pimpinan SKPD yang definitif. Budi menyatakan bahwa DPRD, yang saat ini memiliki banyak anggota baru, berharap adanya pimpinan SKPD yang definitif saat pembahasan dan pelaksanaan program.
Menurutnya, hal ini penting agar ada kesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada.
"Mengingat kondisi pemilihan gubernur DKI yang belum dipastikan dapat segera menghasilkan pimpinan daerah definitif hasil Pilkada 2024," ujarnya.
Lebih lanjut Budi menyebut, pihaknya mencatat bahwa hal ini akan menambah jumlah posisi pimpinan unit yang kosong, terutama karena banyak yang akan memasuki usia pensiun dan masa persiapan pensiun (MPP).
“Jika kepala SKPD saat ini belum definitif, ini akan berimplikasi pada pengisian jabatan eselon 3 dan 4 di bawahnya, yang juga sudah lama tidak terisi. Semua ini perlu segera ditangani agar pelayanan publik di DKI Jakarta dapat lebih baik,” pungkasnya.
Komentar0