SATYABERITA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa mutasi pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu tidak ada kaitannya dengan upaya mendukung pasangan calon (paslon) dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, terutama terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, memastikan bahwa seluruh proses bansos di Jakarta berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan tanpa intervensi politik.
"Pemprov DKI Jakarta selalu mengutamakan transparansi dalam memberikan pelayanan publik. Dalam hal bansos, kami selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan mengikuti regulasi yang berlaku," ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Suharini menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, yang terdiri dari tiga jenis bantuan: Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk warga lansia berusia 60 tahun ke atas, Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk anak usia 0-6 tahun, khususnya penderita stunting, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi penyandang disabilitas.
"Pada Desember 2024, bansos tahap 4 untuk ketiga program ini akan dicairkan, mencakup pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember. Namun, proses verifikasi dan validasi penerima bansos masih terus berlangsung," jelas Suharini.
Terkait dengan program BUMD, Suharini menegaskan bahwa tidak ada bansos yang disalurkan langsung melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI. Program sinergi antara BUMD dan sektor swasta lebih difokuskan pada Sembako Murah, yang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta.
Program ini bertujuan untuk menyediakan sembako dengan harga lebih terjangkau di berbagai kelurahan Jakarta, mendukung perekonomian yang tetap berjalan di tengah kondisi sulit.
Dengan penegasan ini, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa distribusi bansos tetap dilakukan secara adil, terstruktur, dan tanpa ada unsur politisasi menjelang Pilkada 2024.
Komentar0