Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda distribusi bansos hingga Pilkada selesai.
Dalam pernyataan resmi pada Kamis (14/11), Teguh menegaskan bahwa bantuan sosial hanya akan disalurkan setelah pemungutan suara Pilkada Jakarta pada 27 November 2024.
Teguh menjelaskan, bansos hanya dapat diberikan kepada korban bencana alam yang membutuhkan bantuan segera.
"Bansos merupakan titik rawan saat pilkada, karena dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraih dukungan politik," ujar Teguh.
Penundaan ini merupakan bagian dari kebijakan yang disepakati oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mendukung usulan Komisi II DPR untuk menghentikan sementara distribusi bansos di seluruh wilayah yang tidak terdampak bencana.
"Kami setuju, dan akan membuat surat edaran untuk penundaan ini. Namun, bansos tetap akan diberikan di daerah yang membutuhkan, seperti di NTT yang terdampak bencana alam," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Selasa (12/11).
Pj. Gubernur DKI Jakarta juga mengingatkan bahwa pembagian bansos menjelang Pilkada dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan.
Oleh karena itu, ia menilai lebih bijak untuk menunda penyaluran bantuan sosial hingga setelah proses pencoblosan Pilkada.
Keputusan ini diharapkan dapat menjaga integritas dan ketertiban dalam proses demokrasi, tanpa adanya intervensi dari elemen politik.
Dengan kebijakan ini, diharapkan distribusi bansos dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran setelah proses Pilkada Jakarta berakhir.
Komentar0