Beberapa jabatan yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif antara lain, Asisten Sekretaris Daerah (Askesmas) Provinsi DKI Jakarta, Badan Aset, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Arsip, Sekretariat DPRD DKI, Badan Kepegawaian, Badan Kesbangpol, dan Biro KDH.
Menanggapi desakan tersebut, Pj Gubernur Teguh Setyabudi saat diwawancarai media di sela-sela acara pelepasan Kontingen DKI Jakarta untuk ajang Pra-Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) pada Selasa (5/11/2024) di Ragunan, Jakarta, mengaku belum memprioritaskan isu pengangkatan pejabat definitif. Ketika ditanya mengenai kekosongan jabatan tersebut, Teguh hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Tidak tahu," sebelum berlalu meninggalkan wartawan.
Begitu pula saat ditanyakan apakah kekosongan jabatan akan mempengaruhi kinerja organisasi Pemprov DKI, Teguh kembali menjawab, "Tidak tahu, nanti aja ya," tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Tuntutan Pengisian Jabatan oleh DPRD DKI Jakarta
Sementara itu, beberapa kalangan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengisi jabatan-jabatan tersebut dengan pejabat definitif.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menilai bahwa jabatan definitif perlu segera diisi untuk memaksimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di tingkat lurah, camat, dan kepala dinas yang saat ini masih banyak diisi oleh pejabat Plt.
“Kosongnya kursi ASN di beberapa posisi strategis sangat mempengaruhi kinerja. Walaupun kewenangan Plt dan pejabat definitif sama, secara psikologis Plt sering merasa kurang percaya diri. Mereka seakan-akan hanya menjalankan tugas setengah hati,” ungkap Mujiyono di Gedung DPRD DKI pada Jumat (1/11/2024).
Mujiyono juga menyoroti masalah beban kerja berlebih yang dihadapi oleh Plt yang merangkap jabatan. Misalnya, Plt yang menjabat di dua kelurahan atau lebih akan kesulitan untuk fokus dalam menjalankan tugas.
“Bekerja di dua kantor tentunya mengurangi fokus. Secara realistis, hasil kerja akan lebih maksimal bila hanya fokus pada satu kantor saja,” ujarnya.
Mujiyono menambahkan, Komisi A DPRD DKI Jakarta telah berulang kali memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI terkait penambahan jumlah ASN dan pengisian jabatan definitif.
Namun, hingga saat ini, rekomendasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Ia berharap agar pihak eksekutif segera mengambil langkah nyata untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong, demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di DKI Jakarta.
“Kami mendorong agar manajemen pengelolaan ASN lebih cermat. Yang sudah layak dan memenuhi kapasitas harus segera diangkat, yang potensial namun belum memenuhi kapasitas bisa diberikan kesempatan melalui penilaian uji coba,” pungkas Mujiyono.
Desakan agar pejabat definitif segera diangkat diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pemerintahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Jakarta, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan kepemimpinan yang stabil dan fokus.
Komentar0