SATYABERITA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II dengan tema "Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas dan Beretika", yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024).
Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI, bertujuan untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan Pilkada 2024.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Teguh Setyabudi menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh pelaksanaan Pilkada yang berintegritas dan beretika.
Teguh juga mengapresiasi langkah DKPP yang telah menginisiasi rapat koordinasi tersebut sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama di antara berbagai pihak terkait.
“Kami mengapresiasi Ketua DKPP beserta jajarannya yang telah menginisiasi rapat koordinasi hari ini untuk menguatkan sinergi bersama antara jajaran penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan selama pelaksanaan Pilkada,” ujar Pj. Gubernur Teguh.
Menurut Teguh, keberhasilan Pilkada tidak hanya bergantung pada penyelenggara pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh elemen masyarakat.
"Sebagai contoh, jajaran Pemprov DKI Jakarta telah bersama-sama memantau pelaksanaan Pilkada, mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga saat ini. Kami terus memantau setiap tahapan agar berjalan dengan baik," ujar Teguh.
"Alhamdulillah, di DKI Jakarta kami hanya menerima sedikit pengaduan, yakni delapan aduan. Mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi," imbuhnya.
Selain itu, Pj. Gubernur Teguh juga berharap, dalam rangka menjaga kondusivitas selama tahapan kampanye dan pemungutan suara, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah ini, menurutnya, sangat penting untuk menutup celah yang bisa merusak integritas Pilkada.
“Deklarasi netralitas ASN ini kami laksanakan untuk menutup celah-celah yang dapat mempengaruhi Pilkada. Kami ingin Pilkada berjalan dengan baik, beretika, dan berintegritas,” tegasnya.
Komentar0