Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat tersebut, Pj Gubernur Teguh menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada dengan matang, melalui koordinasi intensif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mensukseskan Pilkada di DKI Jakarta. Kami sudah memantapkan persiapan ini dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait," ujar Teguh Setyabudi.
Pj. Gubernur Teguh menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memastikan ASN tetap netral selama proses Pilkada. Untuk menegaskan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Deklarasi Netralitas ASN pada 14 November 2024, yang melibatkan Bawaslu dan KPU DKI Jakarta.
"Netralitas ASN adalah hal yang sangat penting dalam Pilkada. Pada 14 November, kami akan mengadakan Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta untuk menunjukkan keseriusan kami," tegasTeguh.
Menurut Teguh, indikator kesuksesan Pilkada adalah partisipasi pemilih yang tinggi. Untuk mencapai hal itu, Pemprov DKI fokus pada upaya pencegahan politik uang, meminimalisir isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
"Untuk mencapainya, kami berupaya mengatasi berbagai tantangan, seperti politik uang, kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan terhadap politik, serta keterbatasan akses informasi," ujar Teguh.
Sementara berbicara soal langkah-langkah mitigasi risiko dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama yang rawan banjir dan konflik. Pemprov telah memetakan seluruh TPS dan menyiapkan petugas yang standby di lokasi-lokasi yang rawan.
"Kami sudah memetakan lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik. Di setiap lokasi tersebut, petugas sudah disiapkan untuk menjaga kelancaran proses Pilkada," jelas Teguh. (pot)
Komentar0