SATYABERITA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin memberikan tanggapan terkait penilaian sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Ibu Kota Negara (IKN), tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Kritik tersebut muncul seiring dengan banyaknya jabatan di eselon 2 hingga 4 yang belum terisi, yang dinilai mengganggu kelancaran roda pemerintahan.
Dalam menanggapi hal tersebut, Khoirudin mengingatkan bahwa saat ini fokus utama DPRD DKI adalah pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Ia menilai, Sekda DKI Jakarta memegang peranan yang sangat penting dalam pembahasan ini, mengingat posisi Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kami saat ini sedang fokus pada pembahasan RAPBD 2025. Sekda memiliki peran penting dalam proses tersebut. Namun, terkait dengan jabatan yang masih kosong, kami akan terus mengingatkan Sekda dan jajaran asisten untuk segera mengisinya," ujar Khoirudin dalam keterangan tertulisnya kepada satyaberita, Jumat (8/11/2024).
Sementara mengenai kritik yang menyebutkan bahwa Sekda DKI Jakarta, yang juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris IKN, tidak bisa menjalankan tugas secara optimal, Khoirudin menyatakan bahwa hal tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.
"Apakah Sekda perlu diganti atau tidak, itu tentunya menjadi ranah pemerintah pusat untuk menilai. Pemerintah pusat yang lebih memahami kebutuhan di level provinsi DKI Jakarta," kata Khoirudin.
Kritik terhadap kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menjadi perhatian serius, mengingat jabatan yang kosong di sejumlah eselon dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.
"Pemprov DKI diharapkan dapat segera menyelesaikan pengisian jabatan yang kosong dan memastikan bahwa struktur birokrasi dapat berjalan dengan baik dan efektif," jelas Khoirudin.
Penyelesaian masalah jabatan kosong dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memaksimalkan pelayanan publik di Jakarta. (pot)
Komentar0