SATYABERITA - Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah melakukan relokasi terhadap warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat.
Partai Demokrat DKI Jakarta mengingatkan agar Pemprov DKI memberikan modal dan dukungan kepada warga terdampak agar mereka tidak kembali ke kolong tol setelah proses relokasi selesai.
Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengungkapkan adanya fenomena di mana warga yang telah direlokasi sering kali kembali ke kolong tol setelah beberapa waktu.
Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI memberikan perhatian lebih agar peristiwa serupa tidak terjadi pada warga di Kolong Tol Angke.
"Saya dengar mereka akan diberikan sewa gratis selama 6 bulan. Setelah itu bagaimana?" ujar Mujiyono.
Mujiyono, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, menekankan pentingnya memberi solusi jangka panjang bagi warga yang terdampak.
"Pertanyaan ini yang perlu dijawab oleh Pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai setelah enam bulan relokasi dan sewa gratis habis, mereka akan kembali ke pemukiman tidak layak lainnya. Ini merupakan peristiwa relokasi yang sering dan berulang kali terjadi," ujannya.
Menurutnya, banyak warga yang tinggal di kolong tol terpaksa melakukannya karena terbentur masalah ekonomi, dan mereka hanya mampu menjangkau tempat tinggal yang ada di kawasan tersebut.
Mujiyono mengatakan, Pemprov DKI harus memberikan pendampingan dan modal usaha agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan memperbaiki taraf hidup mereka.
"Hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberdayakan warga relokasi tersebut agar mampu berusaha dan mendapatkan penghasilan rutin, misalnya dengan diberikan keterampilan dan modal untuk usaha di sekitar lokasi rusun yang baru," jelasnya.
Selain itu, Demokrat DKI Jakarta juga menekankan pentingnya pemerintah menyediakan perumahan yang murah dan layak bagi warga. Subsidi perumahan yang sesuai dengan kemampuan warga juga harus menjadi pertimbangan.
"Proses relokasi warga ke tempat yang lebih layak harus benar-benar mampu mengangkat taraf hidup mereka," ungkap Mujiyono.
Untuk diketahui sebelumnya, Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman, mengonfirmasi bahwa seluruh warga yang tinggal di kolong Tol Angke bersedia untuk direlokasi.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat 257 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah sekitar 685 jiwa yang tinggal di kawasan tersebut.
Agus menambahkan bahwa semua warga, baik yang memiliki KTP DKI Jakarta, KTP daerah, maupun yang tidak memiliki identitas, telah menyetujui tawaran relokasi yang diberikan oleh pemerintah.
"Semua warga sudah menerima konsep yang ditawarkan pemerintah, sehingga tidak ada istilah penertiban. Mereka akan direlokasi dan kami akan menyiapkan tempat tinggal yang layak untuk mereka," ujar Agus Sulaiman.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk menyediakan solusi terbaik bagi warga kolong tol yang terimbas relokasi, sembari memastikan proses tersebut tidak hanya mengatasi masalah tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan. (pot)
Komentar0