TpOlTfrpTSY5BUO8BSd8Tfr0Gi==

Pemprov DKI Gelar High Level Meeting Bahas Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Digitalisasi Transaksi Daerah

SATYABERITA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta Pusat. 

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (Nataru) serta mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa perekonomian Jakarta pada Triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,93% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan inflasi bulanan mencapai 0,29% pada November 2024. 

Meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, Pemprov DKI Jakarta memastikan pasokan pangan cukup untuk menghadapi lonjakan permintaan selama Nataru.

"Stok pangan di DKI Jakarta per 5 Desember 2024, seperti beras 206.172 ton, daging sapi 744 ton, dan minyak goreng 330 ton, dalam kondisi aman. Kami terus melakukan pemantauan dan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Komunikasi efektif) untuk menjaga kestabilan harga pangan," ujar Teguh.

Pj. Gubernur juga memperkirakan bahwa inflasi di Jakarta akan tetap terkendali hingga akhir 2024, meski dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru. Inflasi diperkirakan akan berada dalam sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5% ± 1%.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, menyampaikan bahwa Jakarta menunjukkan kemajuan signifikan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

Indeks ETPD Jakarta meningkat dari 91,5% pada semester I 2022 menjadi 98,3% pada semester I 2024. Inovasi digital seperti pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) semakin populer, membantu meningkatkan efisiensi transaksi di sektor publik.

"Pemprov DKI Jakarta terus mendorong penggunaan kanal pembayaran digital, dengan peningkatan signifikan dari 35,9% pada 2021 menjadi 57,82% pada Oktober 2024. Kami berharap implementasi QRIS dapat diperluas di sektor-sektor seperti kesehatan dan transportasi," ungkap Arlyana.

Sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyusun Roadmap Implementasi ETPD 2025-2029 untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota cerdas dan global berdaya saing tinggi.

Komentar0

Type above and press Enter to search.