Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, dalam arahan awal tahun kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Jakarta, pada Kamis (2/1) di Silang Monas, Jakarta Pusat.
"Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 Triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat," ujar Teguh.
Teguh Setyabudi mengimbau seluruh perangkat daerah, wali kota, dan bupati di Jakarta untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya mendukung program strategis pemerintah pusat, seiring dengan tujuan menjadikan Jakarta sebagai kota global dan kota bisnis, dengan infrastruktur serta pelayanan yang semakin modern.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Mujiyono, menyoroti pentingnya penggunaan APBD untuk memperbaiki permasalahan mendasar yang dihadapi Jakarta, seperti perumahan terjangkau, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pengurangan emisi, dan limbah.
Selain itu, Demokrat juga meminta Pemprov Jakarta untuk meningkatkan kualitas layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, serta menciptakan peluang karir dan bisnis bagi masyarakat.
"Perbaikan terhadap masalah-masalah fundamental ini harus menjadi prioritas untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global," kata Mujiyono, di Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Fraksi Demokrat juga meminta Pemprov untuk memberikan bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta hibah untuk mendukung sektor-sektor vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, mereka menekankan perlunya pengalokasian belanja untuk memenuhi urusan wajib terkait pelayanan dasar, serta berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Lebih lanjut, Mujiyono menyarankan agar APBD 2025 difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Evaluasi berkala terhadap program-program yang dijalankan, serta penggunaan sistem pengadaan yang transparan dan kompetitif untuk memastikan efisiensi anggaran dan menghindari praktik korupsi," pungkasnya.
Komentar0