SATYABERITA - Koordinator Aliansi Ormas Betawi Pendukung Birokrasi, Muhidin Muhtar, menanggapi berbagai tudingan miring yang dilontarkan terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Andika Permata.
Menurutnya, tuduhan tersebut adalah isu yang tidak berdasar. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Aliansi Ormas dan mahasiswa Betawi telah melakukan penelusuran langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran dari tuduhan-tuduhan tersebut.
Salah satu tuduhan yang sempat mencuat adalah adanya pesta LGBT di sebuah diskotik di ITC Permata Hijau. Namun, setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa diskotik tersebut sudah tutup sejak 31 Desember 2024.
“Dan hasilnya bahwa, apa yang dituduhkan terhadap Kadis Andika Permata itu sama sekali tidak benar. Kita cek langsung ke lapangan dan menemukan bahwa isu tersebut sama sekali tidak berdasar,” kata Muhidin dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).
Tudingan lainnya berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Abang None Jakarta (ANJ) tahun 2023. Muhidin menjelaskan bahwa Disparekraf DKI Jakarta telah diklarifikasi oleh Polda Metro Jaya terkait hal ini, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada temuan dugaan korupsi.
"Setelah dilakukan klarifikasi, hasilnya adalah tidak ada ditemukan dugaan korupsi di penyelenggaraan Pemilihan Abang None Jakarta tahun 2023. Ini juga hanya isu dan merupakan upaya pembunuhan karakter,” jelas Muhidin.
Sedangkan terkait tuduhan mengenai kepribadian Kadis Pariwisata yang dianggap menyimpang, Muhidin menekankan pentingnya untuk tidak sembarangan menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas.
Menurut putra asli Betawi ini, tuduhan tanpa dasar semacam itu sangat berbahaya dan bisa merusak reputasi seseorang.
“Hal itu sudah menyangkut kepribadian orang dan sangat berbahaya kalau tuduhan itu tidak benar,” ungkapnya.
Muhidin juga mengimbau kepada PJ Gubernur DKI Jakarta untuk mengabaikan laporan dan aduan yang tidak memiliki substansi dan hanya mengarah pada fitnah. Hal ini, menurutnya, bisa merusak proses transisi pemerintahan yang sedang berlangsung di Jakarta.
“Kami memohon kepada PJ Gubernur untuk mengabaikan segala laporan dan pengaduan yang tidak ada dasar dan yang hanya berbau fitnah. Ini untuk menjaga kondusivitas dalam proses transisi pemerintahan Jakarta,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Muhidin menyatakan bahwa Aliansi Ormas dan Mahasiswa Betawi siap mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Disparekraf DKI Jakarta, yang menurutnya merupakan mitra strategis bagi masyarakat Betawi.
“Kami mendukung penuh segala kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur sebagai pemangku kebijakan di Jakarta, yang mana Masyarakat Betawi merupakan bagian penting dari Jakarta,” pungkasnya.(pot)
Komentar0