SATYABERITA – Komisi II DPR RI mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih untuk tingkat I dan II, yang semula dijadwalkan pada 7 Februari 2024, akan mengalami penundaan.
Keputusan ini diambil untuk menunggu proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang saat ini sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), yang diperkirakan akan selesai pada 13 Maret 2025.
"Betul, karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan pemilu itu pada 13 Maret 2025," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Kamis (2/1/2025).
Penundaan pelantikan kepala daerah terpilih ini berpotensi memperpanjang masa jabatan Pejabat (Pj) gubernur di tingkat provinsi. Hal ini berpotensi mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah, terutama dalam hal pembangunan.
Beberapa provinsi saat ini mengalami kekosongan jabatan di tingkat kepala dinas atau eselon dua yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang menimbulkan kekhawatiran akan ketidakmampuan mereka dalam mengambil keputusan penting terkait anggaran besar.
Menanggapi hal ini, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), menyarankan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera mengambil langkah untuk mengisi kekosongan jabatan dengan perencanaan yang matang. KPJ menekankan pentingnya pengembangan karir dan jalur karier bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Seharusnya, BKD sudah memiliki perencanaan yang matang dalam pengembangan karir dan career path bagi para pegawai Pemda DKI," kata Sekretaris KPJ, Ilham Noorcahya melalui keterangan tertulis, Kamis (2/1).
Ilham juga mengingatkan bahwa jika kompetensi pegawai masih terbatas, peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pemprov DKI.
"Jika kompetensi pegawai belum mendukung, peran BPSDM sangat penting untuk menyiapkan program pelatihan dan peningkatan SDM," ujarnya.
Menurut Ilham, pengisian jabatan di Pemprov DKI Jakarta menjadi sangat krusial, terutama untuk jabatan-jabatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Kesra, dan Kepala Dinas Pendidikan yang saat ini masih dijabat oleh Plt.
"Sangat tidak baik apabila kejadian ini terus didiamkan. Kita tahu Kadis SDA masih dijabat Plt, sementara kejadian banjir rob di Jakarta Utara masih belum dapat teratasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Ilham menegaskan bahwa seorang Plt tidak akan berani mengambil keputusan besar, seperti menandatangani proyek bernilai ratusan miliar, yang tentu memerlukan keputusan yang lebih pasti dan terencana.
"Mana mungkin seorang Plt mau mengambil keputusan untuk menandatangani sebuah pekerjaan yang nilainya ratusan miliar. Dia tidak akan mau mengambil risiko," tegasnya.
Ilham juga mengingatkan bahwa program-program strategis seperti sarapan pagi gratis yang digagas Pemprov DKI Jakarta bisa terhambat jika tidak ada pejabat definitif yang dapat memutuskan soal anggaran.
"Pemprov DKI harus segera menetapkan pejabat definitif Kadisdik. Program tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya keputusan dari Kadisdik," terang Ilham.
Di samping itu, Ilham mengungkapkan kekhawatirannya mengenai permasalahan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang kini tengah ramai diperbincangkan, dan berharap agar masalah tersebut segera diselesaikan sebelum berdampak lebih jauh pada pemerintahan yang akan datang.
"Belum lagi persoalan KJP yang sekarang lagi ramai, itu harus segera cepat diselesaikan. Jangan sampai kejadian saat ini akan berdampak buruk terhadap gubernur baru yang nanti memimpin Jakarta," kata Ilham.
Ia pun berharap Pemprov DKI segera mencari pejabat definitif agar roda organisasi dapat berjalan dengan lancar, terutama saat pembahasan anggaran yang sedang berlangsung.
"Kita semua harus paham, saat ini pembahasan anggaran mulai berjalan, tidak akan dapat selesai pembahasan apabila pejabat yang memimpin tidak memiliki kekuatan kuat dalam mengambil keputusan," pungkasnya. (pot)
Komentar0