Kelima pansus tersebut adalah Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Raperda Jaringan Utilitas, Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pansus Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Menurut Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, pembentukan lima pansus ini direncanakan akan disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 12 Maret 2025 mendatang.
“Nanti akan diagendakan pembentukannya di fraksi dan akan diparipurnakan bersamaan dengan paripurna hasil reses,” ujar Rany Mauliani usai memimpin rapat Bamus di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Rany juga mengimbau agar seluruh fraksi menyiapkan nama-nama anggotanya sesuai dengan komposisi jumlah perolehan kursi di masing-masing fraksi.
“Hari ini ibaratnya membuka kesempatan bagi teman-teman fraksi untuk menyusun susunan anggotanya yang akan tergabung dalam lima Pansus tersebut,” jelas politisi Partai Gerindra ini.
Rany berharap kelima pansus dapat segera bekerja secara optimal dalam jangka waktu tiga bulan setelah diumumkan dalam rapat paripurna.
“Jika memang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah di bidang lain, kita bisa membentuk pansus lain,” pungkas Rany.
Apa itu panitia khusus (Pansus)
Pansus biasanya dibentuk untuk membahas suatu Rancangan Peraturan Daerah ataupun membahas Persetujuan DPRD yang berbentuk suatu Keputusan DPRD terkait masalah tertentu.
Pansus dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dan pada akhirnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Adapun alasan DPRD berkebijakan menunjuk Pansus dalam pembahasan suatu Raperda adalah merujuk pada kelebihan pembahasan melalui Pansus yaitu masukan yang dinilai akan lebih beragam, oleh karena itu berbagai sudut pandang dinilai akan lebih dapat melengkapi Raperda yang ada. (pot)
Komentar0