Instruksi ini dikeluarkan pada Kamis malam, 20 Februari 2025, menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, Harun Masiku.
Dalam surat berjudul "Instruksi Harian Ketua Umum, Megawati memerintahkan "Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang 21-28 Februari 2025. Sekiranya dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu petunjuk ketua umum."
Instruksi ini dikeluarkan setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK pada Kamis, 20 Februari 2025, terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus PAW Harun Masiku. Hasto ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025.
Retret kepala daerah yang semula dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, bertujuan untuk memberikan pembekalan intensif kepada kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.
Namun, dengan instruksi dari Megawati, seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta untuk menunda partisipasi mereka dalam retret tersebut.
Sebelumnya, pada 12 Februari 2025, PDI Perjuangan telah menggelar pembekalan bagi 142 kepala daerah terpilih di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebelum mereka mengikuti retret di Magelang.
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus suap PAW Harun Masiku menjadi sorotan publik. Hasto diduga terlibat dalam upaya suap untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW, meskipun perolehan suara Harun kalah dari kader PDI Perjuangan lainnya, Riezky Aprillia.
Jadi dengan penahanan Hasto dan instruksi dari Megawati, PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya dalam menghadapi kasus hukum yang melibatkan kader partai dan memastikan proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (pot)
Komentar0