SATYABERITA – Keuangan negara saat ini tengah menghadapi tekanan besar, dengan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang dipangkas, dan anggaran untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir.
Menghadapi situasi fiskal yang sulit, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk menunda pembangunan IKN di Kalimantan Timur, yang disambut baik oleh banyak pihak, termasuk Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijiyanto Semirin.
Menurut Wijiyanto, keputusan Presiden Prabowo untuk menunda pembangunan IKN adalah langkah yang tepat. Ia menilai bahwa kondisi fiskal negara yang sedang sulit memaksa pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran.
"Situasi fiskal saat ini memang sedang sulit, mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas. Menunda kelanjutan IKN adalah keputusan yang sangat wajar,” ujar Wijiyanto, Kamis (6/2/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula dijadwalkan pada Januari 2025, kini mundur ke April 2025, dan tidak menutup kemungkinan bisa mundur lebih lama lagi.
"Memindahkan ribuan ASN dari Jakarta ke IKN membutuhkan anggaran yang besar, dan di tengah keadaan ini, pemerintah harus lebih bijak," katanya.
Wijiyanto sejak awal mengkritik megaproyek IKN yang dianggapnya sangat mahal namun dengan dampak ekonomi yang minim, baik bagi daerah maupun secara nasional.
"Proyek mahal yang minim manfaat, seperti IKN, sangat layak untuk ditunda," tegasnya.
Selain itu, Wijiyanto juga mencatat bahwa proyek yang menjadi legacy Presiden Jokowi ini sulit menarik minat investor, yang berpotensi menguras anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk program-program lain yang lebih mendesak.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengonfirmasi bahwa anggaran pembangunan IKN tahun ini diblokir, sehingga progres pembangunan IKN belum dapat disampaikan.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Anggarannya enggak ada karena diblokir," ujar Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dody juga menyebutkan bahwa anggaran negara saat ini difokuskan pada program-program prioritas pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sambil berseloroh Dody mengatakan, salah satu prioritas anggaran adalah untuk makan siang menteri. "Progressnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujar Dody dengan nada guyon.
Keputusan untuk menunda pembangunan IKN ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mengelola anggaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Banyak pihak berharap, penundaan ini akan membuka kesempatan bagi pemerintah untuk fokus pada prioritas pembangunan lainnya yang lebih mendesak dan memiliki dampak yang lebih besar bagi rakyat.
Komentar0