Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan di ibu kota.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan pentingnya koordinasi lintas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) untuk menjaga keamanan wilayah Jakarta.
Menurut Inggard, kerja sama tersebut menjadi kunci untuk menjalankan pengawasan rutin, penegakan hukum, serta dialog publik dalam menjaga ketertiban di Jakarta.
“FORKOPIMDA harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan, karena tanpa pengamanan dan ketertiban umum, roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Inggard.
Ia juga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendukung program-program prioritas yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah ini.
Inggard juga mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menyalurkan anggaran yang tepat sasaran untuk kepentingan keamanan.
Inggard menilai sebagian anggaran daerah dapat dialokasikan untuk mendukung program keamanan dan ketertiban yang diajukan oleh FORKOPIMDA.
“Dengan pendapatan yang besar, kita bisa sisihkan sebagian anggaran untuk mendukung keamanan, karena ini sangat krusial untuk kelancaran pemerintahan,” kata Inggard. .
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengapresiasi inisiatif Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam memfasilitasi rapat koordinasi ini.
Menurut Sigit, sinergitas antara Pemprov DKI dan FORKOPIMDA sangat penting untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di Jakarta.
Dia juga menegaskan pentingnya evaluasi terhadap proposal hibah yang disampaikan untuk memastikan efektivitasnya.
“Kami akan melakukan evaluasi terhadap hibah yang diajukan dengan tujuan agar dapat memberikan dampak langsung terhadap kondisi keamanan Jakarta,” ungkap Sigit.
Di sisi lain, Asisten Perencanaan Kodam Jaya, Kolonel Fauzan Fadli, menjelaskan bahwa meskipun TNI memiliki tugas pokok untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, keterbatasan.
Namun demikian kata Kolonel Fauzan, anggaran menjadi tantangan besar, terutama dalam hal mobilitas pasukan pengamanan.
“Anggaran yang kami terima dari pemerintah pusat sebesar Rp58 triliun, namun sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan prajurit. Ini menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pokok kami,” jelas Kolonel Fauzan.
Ia berharap sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan DPRD dapat memberikan dukungan bagi kelancaran pengamanan wilayah DKI Jakarta.
Kolonel Fauzan juga menambahkan bahwa dukungan kendaraan operasional, seperti mobil dan truk, sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan pasukan dalam menjalankan tugas pengamanan. (pot)
Komentar0