Komisi E DPRD DKI Dukung Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana PIP

SATYABERITA – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, memberikan dukungan penuh terhadap Dinas Pendidikan DKI  menyelidiki dugaan korupsi penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum di salah satu sekolah. 

Thamrin menegaskan jika ditemukan bukti yang cukup, kasus ini harus segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

"Penyelidikan ini perlu dilanjutkan untuk memastikan siapa yang terlibat dalam penyelewengan dana PIP, mulai dari pihak yang mengajukan nama penerima bantuan hingga alokasi dana. Kami ingin nama baik sekolah tetap terjaga," ujar Thamrin, Senin (3/2/2025).

Politisi PKS ini juga mendorong Dinas Pendidikan untuk memperingatkan sekolah-sekolah lainnya yang menerima dana PIP agar penyaluran dana tersebut dilakukan dengan benar. 

Menurut Thamrin, meskipun kasus ini terungkap di satu sekolah, ia berharap hal serupa tidak terjadi di tempat lain dan dapat segera ditangani dengan baik agar tidak mengganggu kelancaran program pemerintah pusat ini.

PIP merupakan program yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah. 

Oleh karena itu, penyalahgunaan dana dalam program ini sangat disayangkan, mengingat tujuan mulia dari PIP untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Jakarta menuju 100%.

Kasus Penggelapan Dana PIP Terungkap Melalui Media Sosial

Kasus dugaan penggelapan dana PIP ini pertama kali terungkap setelah politikus PSI, Ronald Aristone Sinaga, membagikan unggahan di akun Instagram pribadinya. 

Sinaga membagikan surat pernyataan dari seorang siswa, Virgiawan Ilyassa, yang mengungkapkan bahwa ia baru menerima dana PIP sebesar Rp1 juta pada 22 Januari 2025, meskipun dana tersebut seharusnya diterima pada 2021.

Virgiawan dalam surat tersebut menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai SMKN 52 setelah menerima dana tersebut. 

Meskipun masalah ini sudah diselesaikan di tingkat sekolah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penyaluran bantuan PIP di masa mendatang.