Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama sejumlah pejabat terkait melakukan kunjungan ke fasilitas pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).
Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melihat langsung proses pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Hadir dalam kunjungan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Gubernur Pramono menjelaskan bahwa Jakarta menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan sampah, dengan jumlah sampah yang diproduksi mencapai sekitar 8.000 ton per hari.
Melalui penerapan teknologi RDF yang diterapkan di TPST Bantargebang dan Rorotan kata Gubernur Pramono, diharapkan angka tersebut dapat ditekan menjadi 5.000 hingga 6.000 ton per hari.
“Dengan RDF, sampah yang terbuang dapat dimanfaatkan menjadi energi terbarukan yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk sebagai bahan bakar alternatif industri,” jelas Gubernur Pramono.
Menurutnya RDF merupakan solusi yang diharapkan bisa mengurangi beban sampah di Jakarta sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung kelancaran program pengelolaan sampah ini, terutama terkait biaya atau tipping fee yang dibayarkan pemerintah kepada pihak pengelola sampah berdasarkan tonase sampah yang diolah.
Ia berharap agar Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur hal ini segera diterbitkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dan mendukung kesuksesan program RDF.
"Fasilitas RDF di TPST Bantargebang memiliki kapasitas pengolahan hingga 2.000 ton sampah per hari, dengan hasil olahan yang dijual ke industri semen sebagai pengganti bahan bakar fosil," ujannya.
Saat ini Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara, yang direncanakan mulai beroperasi pada April 2025 dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 2.500 ton per hari.
Pemprov DKI Jakarta terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, komunitas, maupun akademisi, guna menghasilkan teknologi inovatif dan program edukasi untuk mendukung pengurangan sampah.
Selain itu, pemerintah provinsi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta mendukung program pengelolaan sampah dan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat nasional.
"Jadi dengan langkah-langkah ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menciptakan solusi jangka panjang untuk permasalahan sampah dan memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia," pungkasnya.
Komentar0