Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah ditandatangani dan mulai diberlakukan pekan ini.
"Setiap hari Rabu kami akan 'setengah memaksa' semua ASN di Jakarta untuk naik angkutan umum. Maka fasilitas kendaraan dinas tidak kami siapkan di hari tersebut," kata Pramono saat meninjau Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (23/4).
Menanggapi kebijakan tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, meminta agar Pemprov Jakarta menyiapkan sistem pelaporan kepatuhan ASN terhadap aturan ini.
"Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. ASN dapat melaporkan kepatuhan mereka, misalnya melalui aplikasi atau formulir tertentu," ujar Mujiyono kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).
Lebih lanjut anggota Fraksi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya pengawasan dari masing-masing instansi di Pemprov untuk memastikan kebijakan ini benar-benar dijalankan.
"Masing-masing instansi dapat melakukan pengawasan secara acak di area parkir kantor atau di jalur transportasi umum untuk memantau kepatuhan," jelasnya.
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov Jakarta bekerja sama dengan penyedia layanan transportasi umum dalam memverifikasi penggunaan oleh ASN. Selain itu, ia mengajak masyarakat turut terlibat dalam pengawasan.
"Instansi dapat bekerja sama dengan penyedia transportasi umum untuk memverifikasi penggunaan layanan oleh ASN, misalnya memberikan tanda bukti bahwa ASN tersebut telah menggunakan transportasi publik. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan," ujarnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong ASN menjadi contoh dalam penggunaan transportasi publik dan mengurangi kemacetan di ibu kota, terutama di tengah upaya pemerintah mendorong mobilitas ramah lingkungan. (pot)
Komentar0