Sugiyanto Usulkan Pemprov DKI Ambil Alih Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok

SATYABERITA – Pengamat Jakarta, Sugiyanto,  mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti total jajaran direksi dan komisaris PT Pelindo (Persero).

“Pergantian ini penting sebagai langkah awal untuk membenahi manajemen Pelindo yang dinilai gagal mengantisipasi lonjakan aktivitas logistik, hingga menyebabkan kemacetan parah yang melumpuhkan aktivitas di Jakarta,” ujar Sugiyanto.

Desakan itu merupakan bagian dari usulan solutif terkait kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis, 17 April 2025. 

Sehari sebelumnya, ia juga telah menulis artikel bertajuk “Tanjung Priok Lumpuh Total dan Serentetan Masalah Jakarta: Gubernur Pramono Tunjukkan Sikap Tenang dan Komitmen terhadap Tanggung Jawab Moral.” 

Sugiyanto menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menunjukkan sikap negarawan dengan meminta maaf kepada masyarakat terdampak, meski secara struktural Pemprov DKI tidak memiliki kendali atas operasional Pelindo.

“Peristiwa ini menandai ketidakadilan struktural yang harus segera dikoreksi. Pemprov DKI menanggung beban sosial, ekonomi, dan politik, tanpa memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sugiyanto mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menuntut kepemilikan saham di Pelindo sebagai langkah strategis. Dengan menjadi pemegang saham, Pemprov dapat ikut menentukan kebijakan penting, termasuk pengaturan arus logistik dan mitigasi dampak sosial.

“Jakarta tidak boleh hanya jadi korban. Sudah saatnya Pemprov naik kelas dari pelaksana kebijakan pusat menjadi mitra strategis,” jelasnya.

Sebagai alternatif, apabila kepemilikan saham sulit diwujudkan karena struktur BUMN yang tertutup, Sugiyanto mendorong pembangunan pelabuhan baru yang dikelola Pemprov DKI secara mandiri. 

Ia mengusulkan nama Port of Betawi, sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat Betawi dan simbol kedaulatan daerah.

“Gagasan ini sebenarnya sudah pernah muncul sejak era Gubernur Fauzi Bowo dan Basuki Tjahaja Purnama, tapi belum terealisasi. Kini saatnya Gubernur Pramono Anung mewujudkannya,” tambahnya.

Menurutnya, inisiatif besar seperti ini sangat mungkin diwujudkan, mengingat rekam jejak Pramono Anung sebagai politisi senior dan mantan Sekretaris Kabinet dua periode. 

"Beliau memiliki kapasitas untuk mengubah peta relasi pusat-daerah demi keadilan struktural bagi Jakarta,” pungkas Sugiyanto.