SATYABERITA – Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta resmi menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Gerakan Mahasiswa Hukum terhadap anggota Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Idris, terkait dugaan pelanggaran kode etik dan keterlibatan dalam praktik perjudian sabung ayam.
Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, menyatakan bahwa pihaknya akan memproses laporan yang masuk pada Selasa, 13 Mei 2025, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan,” ujar Yudha dikutip, Kamis (22/5/2025).
Yudha menjelaskan bahwa proses penanganan akan melibatkan Sekretariat DPRD dan Tim Ahli guna memverifikasi kelengkapan administrasi serta substansi laporan. Bila dinyatakan lengkap, BK akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak pelapor dan terlapor.
“Jika sudah lengkap akan dilakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor,” tambah Yudha yang juga merupakan politisi Partai Gerindra.
Nama Muhammad Idris sebelumnya menjadi sorotan publik setelah dirinya dikaitkan dengan praktik judi sabung ayam. Isu tersebut mencuat di media sosial dan memicu kontroversi, terutama setelah Idris mengeluarkan tantangan terbuka senilai Rp100 juta bagi siapa pun yang mampu membuktikan keterlibatannya dalam praktik ilegal itu.
Tantangan tersebut dilontarkan Idris sebagai respons terhadap laporan Gerakan Mahasiswa Hukum kepada BK DPRD DKI Jakarta. Dalam keterangannya kepada wartawan, Idris membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa aktivitasnya murni usaha jual beli ayam.
“Bilang sama mereka, ditunggu laporannya. Kalau perlu lapor ke malaikat, saya tunggu jangan pakai lama,” ucap Idris saat dikonfirmasi, Selasa (13/5/2025).
Politisi Partai Nasdem itu juga menekankan bahwa tuduhan yang dilayangkan hanya berdasar pada asumsi dan unggahan media sosial, bukan bukti konkret.
“Cari buktinya yang bagus, bukan lihat dari Facebook. Itu bukan judi sabung ayam, saya jualan ayam, baru benar,” tegasnya.
Meskipun demikian, BK DPRD DKI Jakarta memastikan akan memproses laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku guna menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Komentar0