Tokoh-tokoh besar seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, hingga Marsekal (Purn) Hanafi Asnan tercatat turut menandatangani pernyataan tersebut.
Delapan tuntutan yang diajukan mencakup isu-isu fundamental, mulai dari dorongan untuk kembali ke UUD 1945 asli, peninjauan ulang proyek IKN, penghentian proyek strategis nasional tertentu, hingga usulan reshuffle kabinet dan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo Subianto, melalui Penasihat Khusus Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto, menanggapi tuntutan ini dengan menyatakan bahwa Presiden menghormati dan memahami aspirasi para purnawirawan. Namun, keputusan konkret belum dapat diberikan karena Presiden masih mempelajari substansi tuntutan secara mendalam.
Pengamat politik Sugiyanto menilai, delapan tuntutan tersebut merupakan refleksi dari kegelisahan sebagian elemen elite militer purnawirawan terhadap arah politik nasional saat ini.
"Ini bukan semata kritik, tapi juga wujud kecintaan terhadap negara. Forum Purnawirawan menunjukkan bahwa mereka tetap peduli terhadap masa depan bangsa, meski sudah tidak lagi berada dalam sistem,” kata Sugiyanto.
Namun demikian, Sugiyanto menilai tuntutan kedelapan—yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena putusan MK dinilai cacat hukum dan etika—merupakan poin paling sensitif dan dilematis.
“Ini bukan sekadar soal politik praktis, tapi menyentuh legitimasi hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU dan diperkuat Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Menurutnya, mengakomodasi tuntutan tersebut dapat membuka preseden buruk bagi stabilitas demokrasi, sementara mengabaikannya bisa menimbulkan persepsi negatif atas integritas hukum dan etika negara.
"Presiden Prabowo berada dalam posisi yang sangat sulit. Beliau harus mempertimbangkan antara loyalitas terhadap para seniornya di TNI dan ikatan politik serta personal dengan Gibran dan Presiden Jokowi,” lanjut Sugiyanto.
Ia juga menekankan bahwa Forum Purnawirawan tetap menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo. Hal ini menjadi sinyal bahwa komunikasi antara Presiden dan para tokoh senior TNI masih bisa dijalin dengan baik untuk mencari solusi terbaik.
“Dalam politik, segala sesuatu mungkin terjadi. Namun keputusan penting seperti ini tidak boleh diambil dengan tergesa-gesa atau berdasarkan tekanan politik. Yang dibutuhkan adalah jalan tengah yang menjunjung prinsip konstitusional dan stabilitas nasional,” pungkas Sugiyanto.
Komentar0