Perlu diketahui bahwa pada awalnya opsi penyelenggaran Formula E direncanakan digelar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, atau jalan protokol lainnya, lalu sempat beralih ke Monas. Namun, kedua rencana tersebut batal karena adanya pro dan kontra serta persoalan perizinan dari pemerintah pusat. Sejak 2019, saya mengikuti dan mengkritisi perjalanan Formula E, baik dari sisi penyelenggaraan maupun aspek politik anggaran dan tata kelolanya. Cukup banyak tulisan, komentar, dan pernyataan saya yang bisa ditelusuri melalui pencarian daring dengan kata kunci “Sugiyanto (SGY) Formula E”.
Tercatat, penyelenggaraan Formula E pernah gagal digelar pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, muncul hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Formula E, yang memicu polemik dan perdebatan publik. Akibatnya, pelaksanaan ajang ini kembali tertunda hingga akhirnya berhasil diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 2022.
Formula E juga kembali gagal digelar pada tahun 2024 karena bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu. Sesuai dengan perjanjian awal, seharusnya ajang ini dilaksanakan selama lima tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2024. Namun, dalam perjalanannya terjadi perubahan kebijakan, sehingga pelaksanaan Formula E disepakati hanya berlangsung tiga kali. Dengan demikian, tahun 2025 akan menjadi tahun ketiga sekaligus terakhir dari rangkaian penyelenggaraan Formula E di Jakarta.
Namun, untuk gelaran tahun 2025 ini, saya memilih untuk menahan diri dari memberi banyak komentar atau membuat pernyataan terbuka. Hal ini saya lakukan karena Jakarta kini dipimpin oleh Gubernur baru, Bang Pramono Anung. Sebagai pemimpin baru, tentu beliau memiliki pendekatan, visi, dan strategi tersendiri dalam menyikapi dan melaksanakan kegiatan besar seperti Formula E.
Saya menilai lebih bijak jika kita semua memberikan kesempatan kepada Gubernur Pramono Anung beserta jajarannya untuk membuktikan kinerjanya dalam mengelola ajang ini. Proses tersebut mencakup perencanaan, pengelolaan anggaran bila diperlukan, kerja sama dengan pihak swasta, serta akuntabilitas hasil pelaksanaan. Dalam hal ini, pelaksana teknisnya tetap berada di tangan BUMD PT. Jakarta Propertindo (PT. Jakpro).
Kini yang menjadi pertanyaan publik adalah: Apakah Formula E 2025 akan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta? Apakah pelaksanaannya akan berlangsung secara transparan dan sukses? Apakah PT. Jakpro dan Pemprov DKI akan mendapatkan keuntungan atau manfaat strategis dari penyelenggaraan ajang ini? Semua pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab melalui proses dan hasil akhir dari pelaksanaannya.
Mari kita tunggu dan nilai bersama berdasarkan fakta dan data yang ada. Bagi saya, pembuktian nyata jauh lebih penting daripada sekadar janji atau seremoni. Harapan kita bersama adalah agar di bawah kepemimpinan baru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kota ini mampu meraih manfaat konkret dari setiap kebijakan dan program yang dijalankan, termasuk dari ajang internasional seperti Formula E.
Jakarta, 3 Mei 2025
Wassalam,
Sugiyanto (SGY)-Emik
Komentar0