SATYABERITA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa profesionalisme menjadi landasan utama dalam proses pemilihan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya memilih berdasarkan kemampuan dan profesionalitas, bukan pertimbangan politik," kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).
Pramono menyebutkan bahwa seleksi untuk posisi seperti wali kota, kepala dinas, dan kepala biro dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai instansi guna menjamin objektivitas dan kualitas hasil seleksi.
"Kami melibatkan Biro Kepegawaian, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD untuk memastikan bahwa yang dipilih benar-benar kompeten," ujarnya.
Gubernur yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas ini memastikan bahwa setiap pejabat yang dipilih telah melalui proses evaluasi menyeluruh tanpa memandang latar belakang politik individu.
"Kami ingin membentuk tim yang solid untuk menjalankan roda pemerintahan Jakarta selama lima tahun ke depan," tegasnya.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta baru-baru ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap sejumlah calon pejabat eselon II.
Uji tersebut mencakup tiga calon wali kota, satu calon bupati Kepulauan Seribu, dan satu calon Sekretaris DPRD.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, berharap para calon terpilih dapat menuntaskan berbagai permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota.
"Banyak catatan yang disampaikan terkait dengan permasalahan lingkungan, yaitu tawuran, judol (judi online), dan masalah aset daerah yang selama ini adanya di tingkat wali kota," ujar Khoirudin, Jumat (2/5).
Pemprov DKI Jakarta menargetkan hasil seleksi ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi tantangan kompleks di ibu kota.
Komentar0