SATYABERITA – Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, menilai kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Doel), belum sepenuhnya memuaskan. Namun, ia mengapresiasi sejumlah langkah awal yang dinilai positif bagi pembangunan Ibu Kota.
Mujiyono menanggapi hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Pram-Doel masih berkutat di angka 50 persen, jauh tertinggal dari gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Meski demikian, ia meminta agar publik memberi kesempatan lebih bagi duet Pramono-Rano.
“Program dan janji kampanye gubernur dan wagub seharusnya dituangkan dalam RPJMD dalam bentuk Perda. Sampai sekarang, Perda-nya belum ada. Tapi saya melihat ada niat kuat dari Pramono untuk melanjutkan hal-hal baik dari gubernur sebelumnya dan memperbaiki kekurangannya,” ujar Mujiyono, Selasa (3/6/2025).
Namun demikian, menurut Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta ini belum fair jika menilai sepenuhnya kinerja dalam 100 hari. Sebab ada sejumlah capaian awal mendapat apresiasi.
“Kami apresiasi langkah seperti penyelesaian masalah Kampung Susun Bayam (KSB), program Wajib Transportasi Publik bagi ASN di hari Rabu, pelantikan pejabat definitif yang sebelumnya hanya PLT, serta keberhasilan menjaga suasana kondusif di Jakarta,” katanya.
Mujiyono mengatakan, belum semua program berjalan optimal, tapi setidaknya ada tiga kebijakan yang dirasakan dampaknya oleh warga.
"Penyelesaian Masalah Kampung Bayam meski belum tuntas, Pram-Doel telah menunjukkan komitmen mengembalikan warga ke Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium (JIS)," jelasnya.
"Kemudahan Akses Wisata dan Administrasi KJP/KJMU. Selain itu, pengurusan KJP dan KJMU bisa dilakukan di kantor kecamatan, tanpa perlu ke kantor pusat di Rawabunga. Satu lagi yang soal transportasi gratis untuk 15 Golongan," Imbuhnya.
Sedangkan berbicara terkait pembatalan program sarapan gratis yang sempat menjadi prioritas 100 hari, Mujiyono menyebut hal itu sebagai bentuk sinkronisasi dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
“Pemprov DKI memilih mendukung program nasional agar tidak tumpang tindih. Anggarannya dialihkan ke dua hal: perbaikan kantin sekolah dan perluasan cakupan penerima KJP,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Mujiyono menekankan pentingnya arah pembangunan yang terfokus untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.
“Kerja 100 hari bukan ukuran utama keberhasilan kepala daerah. Yang penting adalah konsistensi memperbaiki Jakarta. Kami beri kesempatan Pram-Doel untuk menunjukkan kinerja lebih baik ke depan,” tutup Mujiyono. (pot)
Komentar0