Survei ini dilakukan dalam rangka peringatan HUT ke-498 Jakarta dengan tajuk “Menguji Kognisi dan Kepuasan Publik Terhadap 40 Quick Wins Gubernur DKI Jakarta”.
Survei dilaksanakan pada 19–26 Mei 2025, dengan melibatkan 1.280 responden dari seluruh wilayah Jakarta. Penentuan responden dilakukan melalui stratified random sampling berdasarkan populasi kota, kecamatan, gender, dan penghasilan. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error ±2,78%.
Hasilnya, 77,73% responden menyatakan puas terhadap kinerja Pemprov DKI di bawah duet Pramono–Rano, sementara 22,27% menyatakan tidak puas.
“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemprov DKI dinilai positif karena kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno dianggap memahami akar masalah Jakarta, mampu menyerap aspirasi masyarakat, serta bekerja dalam diam namun menghadirkan solusi konkret,” ujar Hasyibulloh Mulyawan, Direktur Eksekutif Ethical Politics, dalam rilisnya Selasa (24/6/2025).
Secara lebih rinci, 78,1% responden menyatakan puas terhadap kemampuan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyerap aspirasi publik. Sementara 76,4% puas terhadap komitmen mereka dalam menunaikan janji kampanye dan menetapkan kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Namun, tingkat kepuasan terendah terdapat pada aspek transparansi anggaran, yaitu sebesar 67,89%.
Survei ini juga menguji sejauh mana publik mengetahui dan puas terhadap 40 program prioritas (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar program telah dikenal publik dan diapresiasi, seperti:
Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
Program Pemutihan Ijazah
Integrasi Layanan Transportasi Jabodetabek
Namun, sejumlah program masih mencatatkan tingkat kognisi dan kepuasan yang rendah, seperti:
Jakarta Collaboration Fund
Program Mixed Use Development
RSUD Internasional Cakung
Program-program tersebut disebut masih dalam tahap pengembangan dan belum resmi diluncurkan, sehingga belum sepenuhnya tersosialisasi ke masyarakat.
Dengan hasil ini, Ethical Politics menilai bahwa pemerintahan Pramono Anung dan Rano Karno telah menunjukkan kinerja awal yang menjanjikan, namun tetap membutuhkan peningkatan dalam hal transparansi dan komunikasi publik, terutama terhadap program-program baru.
Komentar0