SATYABERITA – Politikus senior PDI Perjuangan sekaligus pendiri Relawan Perjuangan Demokrasi (RepDem), Beathor Suryadi, kembali mengemukakan kritik tajam terkait polemik dugaan ijazah palsu yang tengah menjadi perhatian publik.
Beathor menyoroti pernyataan terbaru dari koleganya di PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, yang merupakan mantan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Menurut Beathor, apa yang disampaikan Prasetyo justru memperkuat kecurigaan dirinya terhadap keabsahan dokumen ijazah tersebut.
“Terima kasih Mas Prasetyo Edi Marsudi, penjelasan Anda memperkuat apa yang saya sampaikan sebelumnya,” ujar Beathor dikutip porosjakarta.com, Jumat (27/6/2025).
Ia menegaskan bahwa dalam setiap proses pencalonan pejabat publik, dokumen yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus berupa salinan legalisir dengan stempel basah.
“Kalau dari Pramuka, bisa jadi stempelnya malah lebih basah dari Solo,” sindirnya dengan nada satir.
Beathor juga menyoroti proses verifikasi dokumen oleh KPUD yang dinilainya tidak maksimal. Ia menekankan bahwa ketiadaan berita acara resmi dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) saat verifikasi dokumen menjadi celah besar.
“Karena tidak ada berita acara resmi dari pihak UGM saat dokumen diverifikasi, maka masyarakat akan dengan mudah melihat apakah dokumen itu asli atau palsu,” tegasnya.
Untuk diketahui, Prasetyo Edi Marsudi adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Sebelum menjabat ketua, ia telah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sejak 2013, menggantikan Maringan Pangaribuan yang mengundurkan diri.
Pada bagian lain, Beathor menanggapi kemunculan seorang figur yang mengklaim sebagai profesor dari "Universitas Pojok Pramuka", yang menurutnya hanya memperkeruh situasi.
Ia bahkan menyindir pihak-pihak yang mencoba mencari panggung di tengah polemik ini. “Rudi Kamri lebih cerdas, dia nebeng viral lewat video saya supaya ikut terbaca oleh publiknya,” ujar Beathor.
Terkait anggapan bahwa isu ini menciptakan kegaduhan internal partai, Beathor membantah keras. Ia menyatakan bahwa dinamika semacam ini justru menunjukkan ruang diskusi yang sehat di dalam tubuh partai.
“Masa ada yang bilang ini kegaduhan struktural? Itu justru ruang kader untuk bersuara. Saya ini salah satu pendiri RepDem, sayap resmi PDIP. Saya punya SK dari DPP yang ditandatangani langsung oleh Ibu Ketua Umum dan Sekjen,” ungkapnya.
Beathor juga mengingatkan bahwa dirinya dan para aktivis RepDem telah lebih dari dua dekade mengabdi demi membesarkan partai berlambang banteng tersebut, bahkan dirinya sempat duduk sebagai anggota DPR RI.
Menurutnya, partai yang menjunjung tinggi nilai demokrasi semestinya memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi para kader, selama tetap dalam koridor keputusan resmi DPP.
Komentar0