“Tidak ada urgensi yang tercermin dari laporan resmi Kemenkes. Maka, pelaksanaan vaksinasi ini patut diduga bukan karena kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi karena dorongan agenda global,” tegas Agung.
Agung juga menyoroti adanya pengaruh kepentingan asing dan industri farmasi global dalam kebijakan ini, serta menyebut perlunya kewaspadaan terhadap intervensi lembaga internasional yang kerap membawa agenda terselubung, seperti kontrol populasi dan bisnis vaksin.
Rekan Indonesia menyerukan agar pemerintah:
1. Menunda vaksinasi TBC sampai ada dasar epidemiologis yang jelas,
2. Membuka diskusi publik secara ilmiah dan transparan,
3. Menjamin kebijakan kesehatan bebas dari intervensi asing.
“Kedaulatan kesehatan nasional harus dipegang penuh oleh pemerintah. Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan global,” tutup Agung. (AR)
Komentar0