SATYABERITA – Dugaan praktik pengoplosan beras oleh sejumlah produsen, termasuk BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, terus menuai sorotan publik.
Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah merek beras yang diproduksi Food Station tidak memenuhi persyaratan mutu sebagai beras premium.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024, Haji Rasyidi, mendorong aparat penegak hukum segera membawa kasus ini ke tingkat penyidikan.
Ia menilai temuan yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sudah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup.
“Pengungkapan praktik pengoplosan ini dilakukan secara resmi dan lintas sektoral. Bukti-bukti terkait temuan juga lengkap. Aparat penegak hukum mestinya bisa segera membawa kasus pengoplosan beras ini ke tingkat penyidikan,” tegas Rasyidi dalam keterangan persnya, Kamis (17/7/2025).
Mantan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI itu juga mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan menyeluruh, tidak hanya menyasar pelaku di tingkat pedagang kecil.
“Penegakan hukum jangan sampai hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Para pengusaha yang terlibat juga harus ditindak,” ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, klasifikasi tingkat kesalahan dalam kasus ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik, demi menjaga rasa keadilan masyarakat.
Rasyidi juga mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono untuk mengambil langkah tegas terhadap jajaran pimpinan Food Station apabila terbukti terjadi pelanggaran. Ia menilai reputasi Pemprov DKI dipertaruhkan dalam kasus ini.
“Jika hasil penyidikan membuktikan adanya kecurangan, Gubernur Pramono harus bertindak tegas terhadap seluruh jajaran direksi dan komisaris Food Station. Ini menyangkut nama baik Pemprov DKI,” ungkap Rasyidi yang akrab disapa Pak Haji.
Lebih jauh, ia mengaku kecewa sebagai warga Jakarta. Rasyidi menilai publik telah dibohongi karena beras yang dibeli dengan harga mahal ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.
“Saya sebagai warga juga merasa dibohongi. Kita beli mahal tapi makan beras kualitas jelek. Ini harus disikapi serius,” tegasnya.
Rasyidi juga meminta aparat mengungkap dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus ini.
Ia mendesak agar semua pihak yang terlibat dibuka ke publik, termasuk afiliasi partai politiknya.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada anggota DPRD yang terlibat, dari partai mana pun, harus dibuka ke masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Satgas Pangan Polri kini tengah menindaklanjuti laporan dari Kementan terkait pengoplosan beras.
Sejauh ini, empat produsen telah diperiksa, yakni Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Sebelumnya, Kementan bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras yang tidak sesuai standar, bahkan dicurigai merupakan beras oplosan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut praktik curang ini menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun. Laporan terkait temuan ini telah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung untuk diproses lebih lanjut. (pot)
Komentar0