Menurut Mohamad Hasan, keputusan tersebut merupakan hasil komunikasi intensif antara dirinya dan para menteri luar negeri dari kedua negara. “Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Malaysia dan meminta saya untuk menjadi mediator,” ujarnya kepada kantor berita negara Bernama, dikutip dari Al Arabiya.
Ia menambahkan, baik Thailand maupun Kamboja telah sepakat untuk tidak melibatkan negara lain dalam proses mediasi ini. “Ini adalah langkah bilateral dengan dukungan penuh terhadap peran Malaysia,” tegasnya.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dijadwalkan tiba di Malaysia pada Senin malam untuk memulai perundingan.
Langkah mediasi ini muncul setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN, mengusulkan gencatan senjata pada Jumat (25/7). Dukungan internasional juga datang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan bahwa kedua pemimpin telah sepakat untuk mengupayakan penghentian kekerasan.
Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Minggu mengadakan komunikasi terpisah dengan Menlu Kamboja Prak Sokhonn dan Menlu Thailand Maris Sangiampongsa. Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa Washington siap memfasilitasi diskusi lanjutan guna menjaga stabilitas kawasan.
“Amerika Serikat siap memfasilitasi diskusi di masa mendatang guna memastikan perdamaian dan stabilitas antara Thailand dan Kamboja,” demikian bunyi pernyataan resmi dari Washington.
Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja mencapai puncaknya setelah pecahnya pertempuran sengit pada Selasa lalu—yang disebut sebagai yang terburuk dalam lebih dari satu dekade.
Hingga hari Minggu, jumlah korban tewas telah melampaui 30 orang, termasuk 13 warga sipil di Thailand dan delapan di Kamboja. Lebih dari 200.000 warga telah dievakuasi dari kawasan perbatasan oleh otoritas setempat.
Perkembangan perundingan di Malaysia akan menjadi penentu utama apakah konflik ini dapat diredam sebelum meluas lebih jauh.
Komentar0