Hal ini disampaikan Ketua Pansus, Jupiter, usai menggelar rapat evaluasi bersama anggota pansus, jajaran eksekutif, perusahaan pengelola parkir, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Ruang Komisi B Lantai 3 Gedung DPRD Jakarta, Rabu (3/7/2025).
Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah belum siapnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta dalam mengelola perizinan operator parkir.
Jupiter menilai, PTSP tidak memiliki data akurat mengenai jumlah operator yang telah memiliki izin resmi.
“Banyak hal yang perlu dievaluasi. PTSP menurut saya belum siap, karena tidak memiliki data pasti berapa jumlah operator yang sudah memperoleh izin,” ujar Jupiter.
Lebih lanjut, Jupiter mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 105 operator parkir yang diduga beroperasi tanpa izin resmi.
Kondisi ini, menurutnya, disebabkan oleh belum adanya rekomendasi teknis (rekontek) dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir, yang seharusnya menjadi syarat utama sebelum izin diterbitkan oleh PTSP.
“Sebelum PTSP mengeluarkan izin, harus ada rekontek dari UPT Parkir. Saat ini ada 105 operator yang diduga memungut biaya parkir tanpa izin. Ini bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana karena merupakan pungutan liar dan bentuk penggelapan pajak,” tegasnya.
Pansus juga meminta klarifikasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait adanya perbedaan data antara jumlah izin yang dikeluarkan dengan jumlah operator yang aktif di lapangan. Perbedaan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai langkah tindak lanjut, Pansus akan menyusun rekomendasi agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap operator-operator ilegal tersebut.
“Kami akan membuat rekomendasi melakukan penyelidikan agar uang masyarakat yang sudah dibayarkan oleh operator parkir terselamatkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Jupiter. (pot)
Komentar0